Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait penanganan banjir di Ibu Kota. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir ini, Pemprov DKI tak fokus mengatasi banjir.
Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengatakan, Anies terbelenggu dengan janji politiknya semasa kampanye. Sehingga fokus Gubernur hanya pada merelokasi warga di bantaran sungai. Padahal, menurut Zita, normalisasi Sungai Ciliwung lebih penting untuk mengatasi banjir di Jakarta.
“Kalau mau bicara gamblang dan melihat alokasi anggaran, Pak Gubernur itu sudah tiga tahun tidak fokus terhadap isu banjir di Jakarta. Kenapa, karena terbelenggu dengan janji politik,†ungkapnya, seperti dikutip dari Detik.com, Senin (22/2/2021).
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN ini menegaskan, bahwa ke depan perlu ada semacam perjanjian atau pakta integritas antara dengan kepala daerah yang memimpin DKI, siapapun gubernurnya, bahwa untuk penanganan banjir jangan dijadikan politisasi.
“Siapapun gubernurnya gak bisa dia ganti-ganti program penanganan banjir, karena harus long term. Mengatasi banjir itu harus saintifik, gak bisa politik,†kata Zita.
Sementara itu, untuk program normalisasi sungai Ciliwung sendiri, menurut Zita, baru akan dilaksanakan pada 2021 ini oleh Pemprov DKI. Hal ini dikarenakan anggaran untuk normalisasi Ciliwung baru disetujui dan ditambah dana pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp1 triliun.
Selain normalisasi Sungai Ciliwung, lanjut dia, Pemprov DKI juga harus memperbaki kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir, serta melakukan pengerukan lumpur di danau. (RedG/ong)
Komentar