Semarang – Menyusul hasil Kongres Luar Biasa Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Pengurus DPD Partai Demokrat Jateng dan 35 DPC Demokrat se-Jateng.
Rakorda Partai Demokrat se-Jateng itu, digelar di Hotel Grand Candi, Semarang, Minggu (7/3/2021). Dalam Rakorda tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Jateng Rinto Subekti menyatakan, menolak hasil keputusan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Seperti diketahui, KLBÂ Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada tanggal 5-6 Maret 2021, hasilnya menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat walau pun sempat diwarnai kericuhan.
“Hasil keputusan rapat koordinasi DPD PD adalah menolak KLB ilegal yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara karena tidak sesuai dengan AD/ART PD tahun 2020, ” kata Rinto Subekti Ketua DPD Partai Demokrat Jateng, Minggu (7/3/2021).
Tak Pernah Hadir di KLB Ilegal
Rinto mengungkapkan, Ketua DPD dan 35 Ketua DPC kabupaten kota se-Jateng pun tidak pernah hadir atau pun mendatangani surat kuasa yang mewakili KLB ilegal.
“Apabila terbukti ada yang mengatasnamakan Ketua DPD PD Jateng dan Ketua DPC PD Wilayah Jateng untuk menghadiri atau mewakili KLB ilegal, adalah tidak sah. Tindakan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana dapat dituntut secara hukum, ” tegas Rinto.
Rinto melanjutkan, pihaknya menyatakan setia kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum PD dan setia kepada Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sesuai hasil Kongres IV Partai Demokrat tahun 2020 yang menetapkan AHY sebagai ketua umum, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan surat keputusan nomor M. AH/15. AH. 11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan pengurusan DPP PD masa bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020,” jelas Rinto.
Dengan adanya kericuhan dalam KLB dan menetapkan Moeldoko sebagai Ketua DPP PD, sambung Rinto, pihaknya akan tetap melawan pelaku gerakan pengambil alihan pimpinan PD dan meminta kepada DPP PD untuk memecat kader yang terbukti berkhianat dan melanggar etika politik.
“Meminta kepada Pemerintah (Kementerian Hukum dan Ham) untuk tidak mengesahkan apapun yang dihasilkan oleh KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara,” ucapnya.
Dalam hal itu, DPD Partai Demokrat Jateng bersama DPC se-Jateng siap merapatkan barisan untuk melawan gerakan pengambil alih kepemimpinan KLB PD.
“Semua kader PD wilayah Jateng siap merapatkan barisan untuk menjaga solidaritas guna melawan gerakan pengambil alihan kepemimpinan atau hasil kongres luar biasa ilegal ini, ” tegas Rinto.
Saat ditanya terkait 14 orang perwakilan Jateng hadir dalam KLB di Deli Serdang tersebut, Rinto mengaku ada 14 orang yang hadir dalam KLB tetapi bukan dari perwakilan DPC melainkan perwakilan dari kabupaten kota.
“Memang ada, 14 orang yang kemungkinan hadir disana tetapi tidak mewakili 14 DPC. Mereka hanya mewakili 8 kabupaten kota untuk nama-namanya kami belum bisa berikan. Untuk itu, artinya saya khawatir 14 itu diartikan 14 DPC padahal dari salah satu atau dua tiga kabupaten dihadiri oleh dua atau tiga orang di satu kabupaten,” jelasnya.
Menurut Rinto, 14 orang yang hadir itu merupakan perwakilan dengan identitas KTP di delapan kabupaten atau kota. Ia mengaku masih melakukan investigasi, setelah nanti oknum tersebut pulang ke masing-masing kabupaten atau kota.
14 orang yang hadir tersebut, lanjut Rinto, hanya merupakan perwakilan berdasarkan identitas dari KTP delapan kabupaten dan kota. “Nanti kami sebutkan. Karena ada identifikasi kami, bahwa salah satu atau dua personil mereka merupakan dulu kader Demokrat. Tetapi mereka itu sudah mengajukan surat mengundurkan diri dari PD. Beliau masuk mungkin di partai lain. Untuk itu, kami masih melakukan investigasi setelah mereka pulang. Nanti Ketua DPC melakukan pengambilan sikap di DPC masing-masing wilayah,” ungkapnya.
Selain itu, Rinto menambahkan, biarlah mereka berasumsi, yang jelas DPD PD Jateng beserta jajaran dan DPC kabupaten atau kota akan tetap melawan apabilan ada yang mengatasnamakan PD. “Menurut kami, saya bersama sekretaris, jajaran pengurus, sahabat-sahabat DPC kabupaten atau kota, apapun yang mereka lakukan atas nama PD akan kami lawan,” kata Rinto.
“Otomatis semua oknum yang hadir di KLB di Deli Serdang kami anggap bukan kawan kami dan kami siap berhadapan. Termasuk dengan yang bersangkutan, ” tegasnya.
Komentar senada juga dilontarkan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Sudiarto. Ia menyatakan sikap, menolak KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Tidak hanya itu saja, kami juga tetap mendukung AHY dan di bawah koordinasi Bapak SBY,” ujarnya. (RedG/Dicky Tifani Badi)
Komentar