AHY Tegaskan KLB Demokrat Tidak Sah, Ini Kata SBY ke Moeldoko?

Jakarta – Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) telah selesai. Dari hasi KLB tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko didapuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021- 2025.

Menanggapi KLB tersebut, Ketum Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kongres tersebut tidak sah. AHY menyebut KLB Demokrat di Deli Serdang itu ilegal dan inkonstitusional.

“Bahwa baru saja hari ini dilakukan KLB secara ilegal, secara inkonstitusional mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk, juga dilakukan dengan cara-cara yang buruk,” ujar AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jl. Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bamabang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, tindakan Moeldoko merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Dia pun mengaku malu pernah memberikan jabatan kepada Moeldoko.

“Hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa atas kesalahan saya itu,” ucap SBY.

SBY juga meminta para kader Partai Demokrat yang berada di kubunya agar tetap bersabar dan berikhtiar untuk mendapatkan keadilan.

Selain itu, SBY juga berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan integritas dan arif menyikapi kudeta Partai Demokrat.

“Sebagai orang tua di partai ini, saya tetap meminta Saudara bersabar. Namun gigih berikhtiar untuk mendapatkan keadilan yang sejati, saya tetap percaya bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini,” tuturnya.

SBY percaya, bahwa pemerintah akan bertindak adil dengan menegakkan hukum yang berlaku. Dia juga menyebut AD/ART milik Partai Demokrat mengikat terhadap hukum.

“Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku, baik itu konstitusi kita UUD 1945 dan UU Partai Politik maupun AD dan ART Partai Demokrat yang secara hukum juga mengikat,” pungkasnys. (RedG/ong)