Pemalang – Desa-desa di Kabupaten Pemalang tampaknya merasa terbantu dengan kehadiran Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) di Kabupaten Pemalang. Salah satunya, program Pekan Pengaduan dan Aspirasi masyarakat (PPA) yang dicanangkan FITRA yang berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dengan program itu, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya melalui angket yang disebarkan FITRA. Aspirasi masyarakat tersebut, akan disampaikan pada saat musyawarah desa. “Tentu saja kegiatan semacam ini sangat membantu kinerja BPD,” ungkap Sahli anggota BPD Desa Gunungjaya dalam audiensi Seknas FITRA dengan Komisi A di gedung DPRD Pemalang, Jumat(19/3/2021).
Maulia Niam selaku koordinator Seknas FITRA menyampaikan, bahwa pihaknya menjalankan program itu dan program Sekolah Anggaran Desa di Pemalang sudah berjalan 2 tahun. Kedua program itu sebagai pilot project pada tahun 2019 di Desa Sikasur, Belik, dan Kuta. Sedangkan pada tahun 2020 ada penambahan desa yaitu Desa Badak, Beluk dan Gunungjaya Kecamatan Belik.
Serap Aspirasi Masyarakat ini, dilakasanakan oleh BPD dalam menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menyampaikan uneg-unegnya melalui BPD. “Nantinya BPD bisa menyampakan aspirasi melalui musyawarah tingkat desa,” ungkap Niam
Sedangkan program Sekolah Anggaran Desa merupakan kegiatan untuk BPD, pemerintah desa, serta kelembagaan dan masyarakat desa untuk belajar bersama terkait tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Juga belajar berupaya menyelesaikan persoalan di tingkat desa secara mandiri.
Dengan program Sekolah Anggaran Desa itu, lanjut Niam, harapannya ada keterbukaan tentang anggaran desa, apalagi sekarang Kementerian Desa (Kemendes) sudah bisa membuka akses melalui website.
“Dengan begitu masyarakat bisa mengkontrol anggaran. Kami hanya mengantar masyarakat karena saya bukan warga Pemalang, semoga kegiatan yang selama ini berjalan bisa diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Harapannya apa yang sudah dilaksanakan bersama-sama bisa di lanjutkan kembali oleh pemangku kebijakan,” tutur Niam.
Bagus Sutopo Kabid Dinpermardes mengapresiasi keberadaan FITRA yang sudah menjalankan program serap aspirasi masyarakat dan sekolah anggaran desa. “Harapannya jika program dilanjutkan jangan hanya berada satu kecamatan saja, tetapi semua kecamatan yang ada di Kabuapten Pemalang, sehingga masyarakat akan tahu bagaimana kinerja anggota BPD,” paparnya.
Namun Masruhin anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang mengatakan, program semacam ini harusnya bisa dilakukan masing-masing desa. Sehingga Desa bisa menjalankan anggaran dengan transparan.
“Apalagi sekarang sudah zamanya tekhonologi. Nanti setelah pertemuan inj kita bahas di komisi A secara bersama-sama,” ujar Masruhin.
Acara Audiensi FITRA dengan Komisi A di ikuti dari kalangan Setda Kabag Hukum Sri Subyakto, Kabid Dinpermardes Bagus Sutopo, Kepala Desa Bulakan, BPD Gunungjaya, Kalisaleh, Belik, Pemuda Sodong Basari dan Praktisi. (RedG/Kaka)
Komentar