Pemalang -Gelaran Pemilu 2019 merupakan hajatan nasional yang harus didukung oleh semua elemen masyarakat, tidak terkecuali pula di Kabupaten Pemalang.  KPU tidak mungkin sendiri bekerja, KPU butuh dukungan Pemerintah Kabupaten, kepolisian dari Polres sampai Polsek, Kodim hingga Koramil, serta camat se Kabupaten Pemalang sampai kepala desa/Lurah se Kabupaten Pemalang.

Tentunya banyak peran serta pemerintah dalam menyukseskan pemilu 2019, sinergitas antara KPU dengan pemerintah Kabupaten Pemalang haruslah di sinkronkan dan salin menunjang.
Misalnya saja pergerakan logistik pemilu semua stakeholder yang ada di Pemalang harus turun tangan mulai pemkab dalam rangka membantu pergerakan dan penyimpanan logistik, kepolisian dan Kodim dalam hal keamanan.

Ada 4.681 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu) TPS yang tersebar di 14 kecamatan, 211 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pemalang. Tentunya membutuhkan petugas yang banyak.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kekurangan petugas KPPS di TPS-TPS maka sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Drs. Budi Rahardjo, Makan menggerakkan para guru baik negeri maupun swasta untuk membantu pelaksanaan pemilu 2019 mendatang.

“Pendaftaraan KPPS sudah diumumkan, Bupati Pemalang sudah memerintahkan Sekda agar melibatkan semua aparat sipil negara, semua guru negeri maupun swasta untuk membantu terlaksananya Pemilu apabila dibutuhkan,” kata Sekda dalam rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri dengan KPU Pemalang, Senin (18/2).

Bahkan termasuk dalam logistik pemilu, berdasarkan keterangan KPU menurut Sekda saat ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya sehingga dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua pihak, baik dalam penyimpanan, distribusi maupun pengamanannya. Sebab tidak menutup kemungkinan tidak bisa dilakukan hanya disatu tempat untuk menyimpannya.

Bahkan sejumlah kantor kecamatan seperti halnya Pemalang, Belik, Watukumpul dan lainnya diperkirakan tidak akan mampu menampung logistik yang akan digunakan untuk pemilu, sehingga mau tidak mau harus mencari tempat lain untuk menyimpang sebelum didistribusikan ke desa-desa ataupun ke TPS-TPS. Dan karena ini kerja negara maka semua harus membantu baik itu Camat, Danramil, Kapolsek maupun lainnya meskipun KPU yang merupakan lembaga negara penyelenggara pemilu.

Selain persoalan logistik kesulitan yang dihadapi lainnya adalah honor KPPS yang tidak mengalami kenaikan, berbeda dengan biaya pembuatan TPS yang justru ada penambahan. Termasuk juga petugas linmas yang tidak diberikan material pendukung seperti seragam dan lain-lain, namun khusus ini bisa ditangani Satpol PP dengan memberikan tanda khusus yang membedakan mereka dengan warga biasa.

Sementara Ketua KPU Pemalang, Mustaghfirin, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa untuk pemilu mendatang memang diperlukan dukungan semua pihak karena dilakukan serentak, sehingga ada tingkat kesulitan yang dihadapi seperti jumlah suara yang membengkak menjadi 5,5 juta, tempat penyimpanan yang terpisah-pisah dan lain-lain. (RedG)



Tinggalkan Komentar