Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif dalam hadapi potensi bencana alam. Ia juga mengaku telahmengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait potensi bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, Pemda perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan serta memobilisasi segala kekuatan dalam rangka penanggulangan bencana, termasuk menyiapkan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga (BTT) di samping dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Surat Edaran sudah saya kirim. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan teman-teman kepala daerah jangan merespon, jangan bersikap responsif, pada (saat) sudah kejadian, tetapi harus bersikap proaktif antisipatif,†tuturnya usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (18/01/2021).
Tito mengatakan, Badan Meteorlogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menjelaskan, bahwa bencana berasal dari perubahan cuaca, banjir, curah hujan yang tinggi dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan lain-lain.
Untuk itu, mantan Kapolri ini mengingatkan soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tidak perlu dialihfungsikan apabila daerah sudah termasuk dalam kategori wilayah hijau dan terlindungi.
“Perlu kita garis bawahi betul, taati betul RTRW rencana tata ruang wilayah itu, desain wilayah. Kalau wilayah itu wilayah hijau, terlindung, ya jangan diubah, dialihfungsikan, karena bisa nanti terjadi longsor, terjadi banjir. Ini perlu adanya kegiatan-kegiatan penghijauan kembali, reboisasi,†pungkasnya. (RedG/Ong)
Komentar