oleh

Hilangnya Politik Ideologi

OPINI

Budi Rahardjo
(Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNDIP ’79)

Pemalang – Masih terasa jelas ketika dosen Sistem Politik, mengatakan “Kalau kita ingin tahu sistem politik satu Negara jangan sekedar membaca konstitusinya, tetapi lihatkan praktek politik yang dijalankannya. Begitu juga ketika kita ingin tahu idologi partai politik, hendaknya jangan hanya membaca AD ARTnya saja, tetapi amati praktek politiknya.”

Pada zaman Orde Lama (Orla) partai politik (Papol) benar-benar sangat fanatik menjalankan idologi politiknya. Misalnya PNI dengan idologi Marhaenisme, PKI mengusung idologi Komunisme, PSI berbasis idologi Sosialisme, MASYUMI dan Partai NU berbasis idologi Islam.

Pada era zaman Orde Baru (orba) Parpol yang berbasis idologi Islam difusi menjadi satu di PPP, kemudian yang berbasis idologi Nasionalis Sekulair difusi dalam PDI kemudian GOLKAR mengusung idolagi Karya dan Kekaryaan. Pada perkembangan selanjutnya, Rezim Orde Baru mengharuskan Parpol memakai asas tunggal Pancasila. Pada saat itu GOLKAR yng tidam mau disebut Partai Politik mengusung slogan “Stop pertarungan idologi, Golkar hendak membangun”.

Menurut pandangan saya, mulai saat inilah Politik di Indonesia tidak lagi berbasis Idologi, dan elite politik mulai mempertontonkan wajahnya sebagai “kaum hedonis” yaitu kaum yang menempatkan kekuasaan dan kenikmatan hidup, adalah hal yang sangat penting untuk diperebutkan mati-matian, dengan menghalkan segala cara. Kedaulatan yang dianut pada ajaran demokrasi, juga dipinggirkan posisinya oleh elite Partai, dengan penyesatan paham dasar, bahwa kedaulatan itu bukan milik anggota (rakyat) tetapi milik Elite Partai. Pendidikan politik melalui kaderasi Parpol tidak pernah dilakukan, sebab elite Parpol tidak menghendaki anggotanya melek politik. Partisipasi politik dibrangus yang ada adalah mobilisasi politik. Senjata saktinya adalah, keputusan Pimpinan Partai, sebagai pemilik, atau komisaris Partai dengan pengabaian aspirasi politik yang ada dan berkembang di bawah. Loyalitas tegak lurus, ancaman sangsi organisasi dan pecat bagi siapapun yang tidak mengamini keputusan Pimpinan Partai yang sebenarnya jelas-jelas tidak aspiratif dan penuh rekayasa.

Baca Juga  Logistik dan Kotak Suara, Hari ini Rampung Didistribusikan Di Taman

Pada saat menjelang Pilkada seperti ini paham hedonisme yang dianut elite Politik, sangat jelas dapat dilihat dijalankan oleh para elite Partai yang orientasinya hanya urusan transaksi materi (baca : uang).

Manipulasi proses pengambilan keputusan, tentunya didahului adanya pat gulipat antara Pimpinan Partai dengan Calon sungguh sangat jelas. Pertimbangan isi tas Calon, ketimbang kualitas dan kapabelitas Calon, menjadi tontonan yang sangat memuakan bagi rakyat.
Politik di Indonesia tidak lagi berbasis idologi, tapi sudah beralih menjadi transaksional bisnis politik. Inilah faktor dominan yang menjadikan Kepala Daerah melakukan tindak korupsi.

Sampai kapan hal ini akan berakhir dan siapa yg mampu mengakhirinya? Apakah para politisi di Parlemen mau mengubah Undang-undang yang mengatur sistem pemilihan langsung dengan asas “one man – one vote” untuk kembali sebagaimana diatur pada Sila ke 4 Pancasila.

Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, pertanyaannya apakah Presiden berani mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali menjalankan Pancasila yang murni dan konsekuen. Walaupun ini menjadi keputusan yang tidak populair tentunya. Sebab itu adalah salah jalan yang dapat mengakhiri pesta pora elite politik dalam setiap Pilkada, yang nyata-nyata hanya melahirkan Pimpinan korup.

Pilkada tidak untuk memilih yang terbaik, tetapi mencegah agar jangan sampai yang terburuk dapat berkuasa. (RedG)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed