Jakarta – Dalam evaluasi pasca pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar Dapil IX Jawa Tengah H. Agung Widyantoro, SH, M.Si mengemukakan secara rata – rata, apa yang sudah terselenggara pada 9 Desember 2020 Pilkada serentak tahun lalu relatif cukup bagus.
Demikian disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Golkar Dapil IX Jawa Tengah H. Agung Widyantoro, SH, M.Si saat memaparkan terkait evaluasi pasca Pilkada Serentak di Gedung DPR RI, Jakarta.
“Melansir laporan evaluasi bahwa prosentase kepesertaan atau kehadiran pemilih cenderung meningkat dengan angka lebih dari 70 %. Namun pertanyaannya, prosentase peningkatan ini dari hasil pendataan pemilih tetap yang berapa persen. Hal ini dikarenakan pada saat kunjungan di beberapa daerah khususnya di Surabaya, Komisi II DPR RI menemukan beberapa catatan ada sekitar 100 ribuan pemilih yang dicoret oleh KPU dengan berbagai pertimbangan.” kata Agung di Gedung DPR RI, Jakarta, beberapa hari yang lalu.
Sebagaimana diketahui pada kasus di Surabaya pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) data, ternyata banyak warga bukan penduduk asli Surabaya.
“ Pada saat dilakukan pencocokan dan penelitian ( coklit ) data, ternyata banyak warga bukan penduduk asli Surabaya. Menurut penjelasan walikota Surabaya, ketika Surabaya sukses dengan program pendidikan dan jaminan kesehatan gratis, banyak warga luar daerah merasa nyaman untuk berdomisili di Surabaya,†paparnya.
Kemudian catatan lainnya baik Bawaslu dan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP), komisi II DPR RI masih menemukan ego sektoral atau perseteruan antar lembaga. Adanya beberapa keputusan DKPP yang dianulir, tentu ini sebuah tontonan di era demokrasi yang kurang elok. Mestinya antar lembaga saling bersinergi dan berkoordnasi yang baik, jangan sampai prosentase tingginya angka kepesertaan pemilu ternodai oleh gap antar lembaga.
Kemudian terkait partisipasi pemilih yang sangat rendah diwilayah tertentu, berbagai temuan tersebut harus fair dan dibuka secara jelas, sehingga clear antar pihak, jangan sampai prosentasenya tinggi dibanyak tempat tetapi dari kehadiran pemilih tidak maksimal. Penyebab lainnya mungkin karena tidak menariknya pemilu di berbagai tempat yang hanya diikuti oleh satu calon sehingga membuat pemilih tidak hadir.
“Kami akan meminta kepada pimpinan untuk dibiat Panja Monitoring dan Evaluasi Pilkada sehingga beragam masalah yang muncul dapat dikoreksi demi perbaikan kedepan, tidak cukup diselesaikan dalam RDP, penggunaan APD/Alat Pelindung Diri apakah dari anggaran APBN yang terserap telah terdistribusi dengan baik, sampai dengan TPS – TPS, alat coblos, tinta dan lainnya,†imbuhnya.
Pasca Pemilu, lanjut Agung, kita sudah punya kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa baik terkait penghitungan suara maupun adanya pelanggaran – pelanggaran yang ada di berbagai daerah, kita serahkan kepada lembaga yang berkompeten dalam memproses persoalan tersebut.
“ Harapan kami, agar tidak terlalu banyak kepala Daerah hasil Pilkada yang diputuskan kemenangannya dengan menggunakan palu hakim MK. Akan lebih elok kalau kita dalam proses pilkada serentak ini, menghasilkan seorang pemimpin daerah yang memang legitimate. Dihasilkan oleh keterpilihan masyarakat, bukan hasil keputusan palu hakim, meskipun itu dibenarkan,†pungkasnya. (RedG/Lukman).
Komentar