oleh

Burung Indonesia dan Pemda Pohuwato Gagas Perencanaan Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan

Pohuwato, Gorontalo — Burung Indonesia merupakan organisasi nirlaba dengan nama lengkap Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia yang merupakan bagian dari kemitraan global BirdLife International bersama-sama dengan Baperlitbang Kabupaten Pohuwato menggelar Workshop peningkatan kapasitas pemerintah desa melalui Sinergitas Perencanaan Pembangunan Desa Berkelanjutan, Kamis (18/7) di B’Maleo Conservation and Learning Center Gorontalo.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Burung Indonesia. Workshop ini dihadiri oleh Baperlitbang, DLH, PMD, fasilitator P3MD, Camat, Pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat dari Taluditi, Dengilo dan Wonggarasi serta seluruh fasilitator dari Burung Indonesia.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Kepala Baperlitbang Kabupaten Pohuwato, Irfan Saleh, S.Pt., M.Si mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah belum menggunakan basis data lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong pembangunan berwawasan lingkungan mulai dari desa. Untuk itu, dalam rangka penggunaan dana desa untuk pembangunan. Baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Diharapkan menggunakan pendekatan lingkungan mengingat lingkungan merupakan pilar utama pembangunan berkelanjutan.

“Jika pelaksanaan pembangunan berbasis lingkungan, maka hasilnya jauh akan lebih berkelanjutan. Untuk itu, kita dorong pembangunan berwawasan lingkungan mulai dari desa. Ini sudah sangat urgent, jika melihat kondisi alam kita saat ini. Kita juga berharap tenaga ahli desa dapat memastikan hal ini terjadi di desa,” ujar Irfan Saleh, Kamis Pagi (18/7). Lebih lanjut Irfan menegaskan bahwa KPAD (Kesepakatan Pelestarian Alam Desa) yang diprakarsai oleh Burung Indonesia bisa dijadikan salah satu rujukan bagi desa – desa se Pohuwato dalam memprioritaskan pembangunan desa yang berwawasan lingkungan.

“KPAD menjadi roh pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.” tegas Irfan.

Baca Juga  Manfaat Diklat Ma'arif NU Dipenghujung 2020

Sekdis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pohuwato, Alfred Anwar SH., MH. dalam pemaparannya mengingatkan Pemerintahan Desa bahwa 3% dari anggaran dana desa wajib digunakan bagi lingkungan.

“Keberlanjutan program lingkungan juga dilakukan dengan pendidikan bagi usia dini.” tegasnya.

Lebih lanjut Alfred menegaskan, BPD dapat memantau perjalanan anggaran di desa sudah sesuai perencanaan dan ada komponen untuk aspek lingkungan didalamnya.

Sedangkan Bakran Kolosai salah seorang narasumber juga juga menjelaskan tentang kualitas perencanaan dan APBDes berbasis hasil.

“Aspek yang ditonjolkan dan menjadi produk unggulan desa berbasis potensi sangat relevan dengan workshop ini. Berkaitan dengan pemanfaatan potensi desa seperti hutan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Bakran juga menyampaikan evaluasi penggunaan ADD/DD selama 5 tahun terakhir. Baik bersumber dari APBN dan APBD belum yang mampu menghasilkan pendapatan bagi desa.

“Ini adalah masalah dan tantangan di Kabupaten Pohuwato,” tambah Bakran.

Padahal dihutan ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan secara lestari oleh desa untuk menjadi sumber PADes.

Melalui workshop ini Amsurya dari Burung Indonesia berharap, agar pemeritnah desa di Taluditi, Dengilo, Paguyaman dan desa – desa lainnya dapat memahami perencanaan desa yang berkelanjutan.

“Misalnya bagaimana memahami apa itu perencanaan berkelanjutan, apa peran pendamping desa dan pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan, apa itu input, output yang diharapan dari pembangunan berkelanutan.” kata Amsurya.

“Harapan kita, peserta workshop ini akan semakin kuat dan mampu menerapakan pada perencanaan pembangunan desa, menyeleksi hasil Musrenbang di desa dan kecamatan berdasarkan outcome atau dampaknya dalam hal lingkungan dan sumberdaya alam di wilayah administrasi desa,” tambahnya.

“Selain itu, kita juga berharap materi seperti substansi perencanaan partisipatif, hingga penambahan kapasitas atau skill dasar dalam perencanaan seperti observasi dan wawancara factual berwawasan lingkungan. Termasuk bagaimana peserta memahami substansi dan pentingnya rencana aksi pembangunan berkelanjutan,” tambahnya lagi. (RedG)

Komentar

Tinggalkan Komentar