Pemalang – Lonjakan warga terkonfirmasi positif terlihat tajam, jumlah yang meninggal dunia pun bertambah banyak. Data resmi yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten pada update kamis (8/7) pukul 12:07:37 wib tercatat total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 6.848 ada penambahan 213 kasus dibanding hari sebelumnya, dan yang meninggal dunia sebanyak 384 orang, adanya penambahan kasus yang meninggal dunia sebanyak 7 orang.
Penanganan yang dilakukan dengan menjalankan PPKM Daruratyang sebelumnya menerapkan jam malam.
Tingginya penambahan kasus terkonfirmasi positif dan penambahan jumlah yang meninggal dunia di soal oleh Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA).
Koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA), Heru Kundhimiarso, menyebut bahwa tingginya angka kematian akibat infeksi virus Corona akhir-akhir ini semestinya bisa dicegah jika dari awal Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dan pengendalian penularan yang lebih tegas.
“Belum ada solusi konkret bagi masyarakat yang berjuang mendapatkan perawatan Covid-19 di rumah sakit. Persoalan makin rumit atas krisisnya daya tampung rumah sakit dan kelangkaan oksigen yang belum juga tertangani. Ditambah lagi terpaparnya ratusan tenaga kesehatan,” kata Kundhi dalam keterangan pers, Kamis malam, 08 Juli 2021.
Ampera menyoal, dalam awal masa kepemimpinan Agung lebih fokus pada sektor lain ketimbang penanganan Covid-19. Fokus ke pariwisata yang sedikit banyak menggiring adanya mobilitas masyarakat.
“Kegagalan itu terjadi karena Pemerintah Daerah lalai, sejak awal bukannya menutup dan membatasi mobilitas, malah gencar mempromosi pariwisata,” imbuhnya.
Maka Kundhi, meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pemalang atas kondisi krisis ini, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU HAM di mana hak kesehatan dijamin oleh Negara. Untuk itu, Ia mendesak, Bupati beserta jajaran pemerintahannya perlu mengakui bahwa kondisi sudah gawat darurat dan meminta maaf serta menunjukkan empati ke publik.
“Sampaikan secara terbuka bahwa Pemalang sedang tidak baik-baik saja. Rubah pola penanganannya dan Bupati harus turun langsung untuk mengetahui kondisi masyarakatnya secara langsung,” tandasnya.
Selain menyoroti penanganan Covid-19 yang terkesan carut-marut, Kundhi menilai pemberlakukan jam malam dan pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat akan menimbulkan persoalan baru jika tidak diimbangi dengan solusi-solusinya.
“Siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan warga jika kondisi ini terus berlarut-larut? Tolong pikirkan bagaimana kebutuhan pangan warga yang terhenti mata pencahariannya, carikan solusi,” ujarnya. (RedG/SWE)
Komentar