Semarang – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan hasil rapat antar menteri terkait larangan mudik Lebaran 2021.
“Sesuai arahan presiden dan hasil rapat tingkat menteri, masih tingginya angka penularan Covid-19, maka kegiatan mudik 2021 ditiadakan. Larangan ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, swasta dan seluruh masyarakat,” ungkap Muhadjir Effendy saat konferensi pers melalui
akun YouTube Kemenko PMK, Jumat, (26/3/2021).
Muhadjir Effendy juga mengatakan, angka penularan dan kematian Covid-19 masih tinggi terutama pasca libur panjang. Tidak hanya itu saja, lanjutnya, mudik dilarang agar hasil program vaksinasi bisa berjalan maksimal.
Terkait hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap menerapkan skenario di lapangan terkait kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.
Menurut Plt Dishub Jateng Henggar Budi Anggoro, terkait dengan adanya kebijakan pemerintah untuk larangan mudik, pihaknya tetap menyiapkan skenario berikutnya. “Dengan begitu, adanya kebijakan ini nantinya dapat kami laksanakan bersama di lapangan,” tutur Henggar kepada gnews.id, Sabtu (27/3/2021).
Selain menyiapkan skenario, menurut Henggar, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat.
“Karena untuk pelaksanaan di lapangan dilaksanakan secara terpadu baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintahh provinsi maupun kabupaten atau kota,” terangnya.
Henggar menjelaskan, di pintu-pintu masuk Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan pengetatan tetapi pengaturan angkutan barang selama musim mudik lebaran belum dilakukan.
“Secara detail kami belum menerima informasi pengaturannya, karena hal ini juga bagian dari tindak lanjut kebijakan larangan mudik,” kata Henggar.
Kendati masih tahap skenario, tambah Henggar, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan.
“Kita sifatnya masih menyiapkan skenario untuk rencana operasinya, terkait untuk pelaksanaan harus bagaimana nanti kami menunggu petunjuk pelaksanaannya,” imbuhnya.
Dia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah terkait adanya kebijakan tersebut.
“Tim terpadu yang di lapangan setelah ada petunjuk langkah tindak yang sinergi, karena koordinasi lintas provinsi juga sangat dibutuhkan sehingga pencegahan arus mudik dapat diantisipasi di tempat asal pemudik,” pungkas Henggar
Untuk diketahui, Pemerintah secara resmi melarang mudik lebaran 2021 pada 6 -17 Mei 2021 mendatang. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan risiko penularan Covid-19.(RedG/Dicky Tifani Badi)
Komentar