Agar Tak Terjerat Tindak Pidana Siber Saat Bermedia Sosial

Penulis:
Prof.Dr. Hj. Henny Nuraeny. SH. MH
(Ahli Hukum Pidana/ Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur)Â

Dewasa ini perkembangan teknologi dan informasi berkembang sangat pesat, salah satunya perkembangan media informasi digital. Setiap orang dapat menikmati dan membuat konten diberbagai media informasi, baik media sosial umum maupun yg bersifat pribadi.

Keberadaan ini tentunya harus diimbangi dengan perangkat hukum sebagai pengendalinya, karena penggunaan Media Sosial dewasa ini sudah sangat luas baik untuk kepentingan pendidikan, bisnis, bahkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan keakhlian dari SDM khususnya Para Aparat Penegak Hukum yang akan mengawasi dan menindak setiap perbuatan yg di media sosial dianggap melanggar Hukum.

Salah satu aparat penegak hukum yan paling depan untuk melakukan hal tersebut adalah Kepolisian Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran No. SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.

Hal ini sangatlah baik dan perlu disosialisan kepada Masyarakat untuk dapat menginformasikan dan mengedukasi masyarakat dalam melakukan dan menggunakan media sosial agar tidak terkena perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana siber.

Dengan adanya pembentukan ruang digital yang dilakukan oleh Kepolisian, diharapkan akan menjadi upaya yang progresif dalam proses Penegakan Hukum, baik dari sisi Prefentif maupun secara persuasif. Selain itu, dengan adanya Ruang Digital Kepolisian (Virtual Police) diharapkan akan menjadi suatu proses penegakan hukum yang progresif dan lebih humanis, karena sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya masyarakat, sehingga goalnya akan meminimalisir tindak pidana siber dan membuat masyarakat akan menggunakan media sosial lebih santun dan berbudaya.