oleh

Wamen LHK Pastikan Penanganan Pasca Banjir Kalsel Terintegrasi

Jakarta – Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), Alue Dohong menyebutkan, penanganan pasca bencana banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terjadi beberapa waktu lalu tidak hanya dilakukan oleh KLHK saja, melainkan kerja kolaboratif yang terintegrasi antara kementerian/lembaga (K/L) terkait, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta swasta.

“Dari sisi KLHK, ada beberapa aspek perencanaan yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan sekaligus penanganannya, diantaranya aspek perencanaan, rekayasa teknis/engineering, vegetatif, sosial, regulasi, serta penegakan hukum,” ungkapnya dalam keterangan pers yang diterima g-news.id di Jakarta, Kamis (11/3/2021))

Alue mengatakan, di KLHK ada Enam Direktorat Jenderal terkait yang akan terlibat didalam kegiatan penanganan pasca banjir di Kalsel untuk jangka pendek.

Keenam Eselon I tersebut yaitu Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, serta Ditjen Penegakan Hukum LHK.

“Tahun ini kita ada kurang lebih 24 kegiatan dengan total anggaran dari APBN kurang lebih Rp83,37 milyar yang akan dilaksanakan oleh 6 Ditjen tadi,” ujarnya.

Alue menjelaskan, peran swasta yang terkait dengan KLHK yaitu bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, mereka mempunyai kewajiban untuk merehabilitasi DAS. Selain itu, ada kewajiban rehabilitasi oleh pemegang izin perkebunan. Kurang lebih Rp556 milyar dalam jangka pendek tahun ini akan dilakukan oleh dunia usaha.

“Jadi kewajiban mereka itu merehabilitasi DAS Barito yang meliputi Kalsel dan Kalteng. Tahun ini, kita fokuskan mereka merehabilitasi DAS yang ada di Kalsel,” katanya.

Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di Kalsel, Alue telah mengunjungi lokasi RHL Tahun 2019 di wilayah kerja BPDASHL Barito di Kabupaten Tanah Laut.

Baca Juga  HPN, Kapolda Jateng Harap Pers Beritakan Covid-19 dengan Sejuk

Pada lokasi seluas 949 hektar tersebut, dibagi menjadi 4 blok dengan pola intensif, masing-masing 1.100 pohon, yang ditanami jenis karet, kemiri, jengkol, durian, dan lain-lain.

Keberhasilan pemulihan lingkungan juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup di Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura, Kabupaten Banjar.

Melalui bantuan dari KLHK, mulai tahun 2019 dibangun sarana MCK, Biodigester, dan IPAL domestik dengan kapasitas untuk 800 jiwa.

Kemudian, pada tahun 2020 KLHK melanjutkan pembangunan MCK dan IPAL domestik dengan kapasitas 800 jiwa lagi, ditambah pembangunan ekoriparian sebagai upaya penataan lingkungan di sempadan sungai kawasan Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Biogas yang dihasilkan oleh biodigester digunakan sebagai substitusi bahan bakar untuk memasak di Pondok Pesantren tersebut.

Menurut Alue, bantuan berupa IPAL dan ekoriparian ini sangat berguna, selain nilai estetika, juga menjamin pengolahan limbah, bahkan pemanfaatan biogas.

“Pesan saya, mari terus pelihara dan teruskan upaya kita untuk melestarikan lingkungan ini,” pungkasnya. (RedG/ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed