Wakil Bupati Bangka Tengah Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023

Bangka Tengah — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah,. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Penyampaian Nama-nama Anggota Pansus Pembahasan Raperda Masa Sidang III tahun 2024.

“Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali secara berturut-turut atau 11 kali secara keseluruhan.

“Pencapaian ini harus terus kita pertahankan dan harus menjadikan tertib pengelolaan keuangan daerah,” kata Wakil Bupati Bangka Tengah, Era Susanto, Senin 10 Juni 2024.

Era menjelaskan komponen laporan keuangan tahun 2023, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp980.034.754.586,95 atau 98,93 persen dari anggaran pendapatan Rp990.639.724.760,00.

“Kemudian, realisasi belanja daerah dan transfer sebesar Rp1.015.629.454.994,01 atau 92,09 persen dari anggaran belanja sebesar Rp1.102.896.070.760,00 dan defisit realisasi sebesar Rp35.594.700.407,06 serta pembiayaan netto Rp112.256.346.246,00,” terangnya.

Sementara, realisasi penerimaan Silpa tahun anggaran 2023 sebesar Rp113.256.346.246,00 dan realisasi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pemerintah tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Dikatakan Era, untuk laporan perubahan saldo anggaran lebih sebesar Rp76.661.654.838,94 dan untuk neraca sebagai gambaran posisi keuangan, seperti aset dan lainnya, yakni posisi aset daerah per 31 Desember 2023 Rp1.621.963.354.193,17.

“Dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.664.404.568.316,64 mengalami penurunan nilai aset Rp22.441.214.123,47 atau 1,36 persen,” jelasnya.

Era menuturkan dalam pengelolaan keuangan daerah ada 5 siklus yang wajib dilaksanakan, yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban.

“Perencanaan ini merupakan siklus paling awal dalam menghasilkan rencana pembangunan, sedangkan pertangungjawaban APBD merupakan siklus terakhir yang tak kalah penting dari siklus lainnya,” katanya.

Era juga menambahkan pertanggungjawaban merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” imbuhnya (RedG/*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *