Semarang- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di Provinsi Jawa Tengah tidak membuat pendaftaran PPDB menggunakan nilai UN melainkan nilai rapor sebagai acuan PPDB.
“Kalau dulu syarat mendaftar acuannya surat keterangan hasil ujian nasional (UN), sekarang karena UN ditiadakan maka acuannya menggunakan nilai rapor dari semester 1-5, ” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Jumeri di Puri Gedeh, Jumaat (8/5/2020).
Perubahan sistem PPDB 2020, Disdikbud Jateng meminta kepala SMP negeri, swasta, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk membuat surat keterangan nilai raport, Jumeri mengatakan adanya penurunan dalam kuota siswa yang diterima melalui jalur zonasi dari 80 persen, sekarang hanya ditetapkan 50 persen.
Selain itu, Ia menjelaskan, dari sejumlah 50 persen sisanya diisi di jalur prestasi sebanyak 30 persen, afirmasi untuk anak miskin, dan olahraga sebanyak 15 persen serta jalur perpindahan orangtua 5 persen.
Lebih la jut, PPDB tahun ini menampung 216.156 siswa, terdiri dari kapasitas SMA 115.908 dan kapasitas SMK 100.248, sementara lulusan SMP/MTs tahun ini di Jateng totalnya sekitar 513.178 siswa.
” Kami tidak menambah kuota, karena sisa kuota ini biar ditangkap sekolah-sekolah swasta yang ada, “jelasnya.
Dalam masa pandemi virus corona, PPDB tahun ini tidak perlu datang ke sekolah untuk membawa persyaratan keterangan sehat dari dokter, melainkan digantikan dengan surat pernyataan orangtua saja cukup.
” Siswa dan orang tua tidak perlu datang ke sekolah untuk mendaftar (red- online). Termasuk untuk persyaratan seperti surat keterangan sehat dari dokter diganti dengan surat pernyataan orang tua , karena kalau harus mencari surat itu nanti mereka berbondong-bondong ke rumah sakit atau puskesmas itu berbahaya. Sehingga kami menggantika dengan keterangan orang tua, ” jelasnya.
PPDB akan dilaksanakan pada 2-4 Juni untuk pendaftaran siswa jalur inklusi dan kelas olahraga. Demikian pula untuk pendaftaran jalur reguler dilaksanakn pada 15-25 Juni.
Sementara itu, Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah mengatakan penyelenggara PPDB menjaga integritas penuh. Ia menegaskan tidak ingin adanya orang tua siswa yang menitipkan anaknya atau memalsukan data-data demi anaknya bisa diterima di sekolah tertentu.
“Tolong integritas diperhatikan betul. Buat saja surat pernyataan, kalau melakukan pemalsuan data, sanksinya apa. Apakah bisa dikeluarkan atau bagaimana, ” tegas Gubernur berambut putih. (RedG/Dicky Tifani Badi).
Komentar