Pemalang – Komando Distrik Militer 0711/Pemalang melaksanakan Upacara Bendera rutin hari Senin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Kasdim 0711/Pemalang Mayor Inf Ahmad, sedangkan sebagai Dan Up Danramil 12/Watukumpul Kapten Inf Heri Purnomo, upacara diikuti seluruh prajurit Kodim 0711/Pemalang dan PNS. Upacara dilaksanakan di lapangan Makodim 0711/Pemalang, pada Senin (05/02).
Dalam upacara tersebut Inspektur upacara Kasdim 0711/Pemalang Mayor Inf Ahmad membacakan amanat Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Suhardi, dalam amanatnya beliau menyampaikan antara lain bahwa tahun 2018 ini adalah tahun politik karena pada tahun tersebut akan dlaksankan pilkada serentak di 171 daerah, yang meliputi 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. untuk jajaran Korem 071/Wk ada 3 wilayah yang akan melaksanakan pilkada serentak. yaitu kabupaten banyumas kabupaten tegal, kota tegal dan pilgub jawa tengah. terkait dengan pelaksanaan tersebut, maka saya perintahkan kepada seluruh prajurit TNI jajaran korem 071/Wk agar dalam bertugas tetap memegang teguh komitmen netralitas, dan menghindari sikap dan perilaku yang menjurus pada politik praktis mengenai peran TNI dalam Pilkada telah diatur dalam Tap MPRRI nomor vii/mpr/2000 dan diatur lebih lanjut dalam uu nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara sebagai alat negara, TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
selainS melaksanakan tugas pokoknya, tniT juga melaksanakan tugas bantuan kepada polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang diatur dalam pasal 7 butir ke 10, serta undang- undang pemilu nomor 12 tahun 2002, maka TNI/Polri harus netral. bersikap netral dapat diartikan tidak memihak dan tidak terpengaruh oleh ajakan partai politik untuk ikut memperjuangkan kepentingannya sedangkan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik diartikan bahwa setiap prajurit tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik untuk dukung mendukung praktis kepentingan para peserta pilkada sehubungan dengan hal di atas beberapa pedoman penting yang perlu disikapi oleh prajurit terkait dengan netralitas TNI dalam pelaksanaan pilkada serentak, adalah pertama TNI bertekad mengamankan setiap tahapan pelaksanaan pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada pemerintah daerah. kedua, anggota TNI akan tetap menjaga netralitas dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu parpol atau kontestan dalam pelaksanaan pilkada. ketiga satuan maupun perorangan tidak dibenarkan untuk memberikan fasilitas dinas dan dukungan apapun kepada perorangan maupun salah satu kontestan pada seluruh rangkaian kegiatan pilkada. keempat, bagi anggota PNS TNI dan anggota keluarga TNIÂ Â dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing masing. kelima, setiap anggota TNI yang masih aktif tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada.
Danrem juga menginformasikan bahwa di Kodam IV/Diponegoro pada tanggal 6 sd 27 Pebruari 2018 akan dilaksanakan auditiobrik post audit oleh Itjenad tetapi untuk Korem 071/Wk beserta jajarannya belum mendapat giliran untuk di audit namun saya perintahkan kepada setiap satuan mulai dari sekarang sudah harus menertibkan semua administrasi ren lakgiat maupun laplakgiat beserta wabkunya, baik yang program maupun non program, sehingga ketika kita mendapat giliran untuk di audit bahan-bahan laporan dan materi-materi yang menjadi obyek sasaran pemeriksaan atau post auidit, udah ada, lengkap dan tertib adminstrasinya. demikian pesan dan harapan saya, semoga tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-nya kepada kita dalam melanjutkan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. (Admin)
Komentar