oleh

Tersangka Korupsi Rp 3.04 Miliar di Dinas Perkim Jambi Ditahan Kejati

Jambi – Perkembangan kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Sungai Penuh, Jambi, tampak selangkah lebih maju. Kemajuan itu, tampak dari upaya penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh yang menangkap dan menahan Bendahara Dinas Perkim Lusi Afrianti, pada Selasa (12/1/2021).

Seperti diketahui, Lusi (38) tersangka korupsi pengadaan tanah dan anggaran fiktif senilai Rp 3,043 miliar dari tahun 2017 – 2019 itu, adalah isteri dari anggota DPRD Sungai Penuh dari Fraksi PAN.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Lexy Fhatarany di Jambi mengatakan, setelah dilimpahkan tahap II berkas perkara dan barang bukti serta tersangka Lusi dari jaksa penyidik kepada jaksa penuntut, tersangka langsung ditahan. “Guna proses hukum selanjutnya dan kemudian yang bersangkutan langsung ditahan dengan dititipkan di tahanan Polres Kerinci,” kata Lexy.

Penahanan terhadap Bendahara Dinas Perkim ini, dilakukan olah Kejari Sungaipenuh berdasarkan Surat Perintah Penahanan dengan nomor PRINT-02/L.5.13/Ft.1/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Seharusnya selain Lusi, Selasa (12/1/2021) Kepala Dinas Perkim, Nasrun juga ditahan. Namun dari pantauan di Kejari Sungaipenuh, hanya LA yang terlihat datang secara kooperatif dan siap menjalani penahanan.

Menurut sumber di Kejari Sungaipenuh, Kadis Perkim Kota Sungaipenuh berdalih bahwa dirinya saat ini sedang sakit. Namun, pihak Kejari menegaskan akan mengecek dan mengkonfirmasi apakah benar tersangka sedang sakit.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sungai Penuh, Hadismanto, saat dikonfirmasi membenarkan telah melakukan penahanan terhadap Lusi Afrianti, tersangka terkait dugaan korupsi anggaran Dinas Perkim tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.

“Iya, hari ini telah dilaksanakan serah terima tersangka Bendahara Dinas Perkim Kota Sungai Penuh kepada Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya.

Baca Juga  Masyarakat Jambi Sambut Sikap Tegas Pemerintah Membubarkan FPI

Selanjutnya sambung Hadismanto, terhadap yang bersangkutan kemudian dilakukan penahanan oleh JPU selama 20 hari dan dititipkan di rutan Polsek Sungai Penuh.

Untuk diketahui, Kadis Perkim Kota Sungaipenuh, Nasrun dan Bendaraha, Lusi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi anggaran Dinas Perkim tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Penetapan tersangka dilakukan pada, Rabu (22/7) yang lalu, dengan surat perintah penyidikan nomor print : 519/N.5.13/Fd.1/7/2020 untuk tersangka Nasrun. Dan surat perintah penyidikan nomor print ; 520/N.5.13/Fd.1/7/2020 untuk tersangka Lusi Afrianti.

Posisi kasus korupsinya itu sendiri, terkait anggaran Dinas Perkim tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019. Dimana dinas tempat tersangka bekerja memiliki anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), diantara anggaran yang tercantum dalam DIPA tersebut, terdapat anggaran berupa pengadaan tanah, pembayaran rekening listrik dan anggaran kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas serta fungsi SKPD terkait.

Namun menurut Lexy,dalam pelaksanaan penggunaan anggaran ditemukan perbuatan melawan hukum diantaranya mark up dalam pembelian tanah, penggunaan angggaran fiktif dan lainnya. “Akibatnya, terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.043.106.823,00 (tiga milyar empat puluh tiga juta seratus enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah),” tuturnya..

Berdasarkan hasil laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor SR-229/PW05/5/2020 tertanggal 10 September 2020, bahwa perbuatan Lusi mantan bendaharan Dinas Perkim Kota Sungai Penuh, diatur dan diancam Tindak Pidana Korupsi Primair.

Lexy mengatakan, atas perbuatannya tersangka Lusi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam rumusan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga  Kodim Pekalongan Gelar Penandatanganan Pakta Integritas Bebas Korupsi.

Atas jerat hukum itu, Kedua tersangka dididuga telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dengan ancaman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun. (RedG/Irwan)

 

 

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed