Teladan Dalam Senyap

OPINI

Oleh : Budhi Rahardjo

Mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo ( yang ayahnya asli Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang ) cara mengurus daerahnya menggunakan visi yg sangat sederhana yaitu BELA DAN BELI KULONPROGO. 

Kulonprogo bukanlah daerah yang jadi sorotan media dan riuh menjadi berita media online juga TV. Bukan kota besar seperti Bandung, Surabaya, apalagi Jakarta.

Hasto Wardoyo yang menjabatbbupati selama dua periode dan diawal periode keduanya ditugasi Presiden Joko Widodo mengemban ketua BKKBN, pun tak sepopuler Bu Risma Wali kota Surabaya dan Abdulah Azwar Anas Bupati Banyuwangi juga Kang Emil semula Walikota Bandung.

Walau tanpa sorotan media dan riuh unggahan medsos, Hasto Wardoyo telah meletakkan spirit kemandirian sebuah masyarakat. Ia mengajak warganya keluar dari kemiskinan, dengan kekuatannya sendiri.
Hasto memberi teladan dalam senyapnya publikasi. Ia memulai dengan gerakan “bela dan beli Kulonprogo”. Antara lain, dengan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan para pelajar dan PNS di sana mengenakan seragam batik geblek renteng, batik khas Kulonprogo, pada hari tertentu.
Ternyata, dengan jumlah 80.000 pelajar dan 8.000 PNS, kebijakan ini mampu mendongkrak industri batik lokal.

Sentra kerajinan batik tumbuh pesat, dari semula cuma 2 menjadi 50 an. Ribuan perajin batik Kulonprogo yang biasanya bekerja di Yogyakarta, kini bisa bekerja di Kulonprogo.
Uang ratusan miliar rupiah dari usaha kecil inipun berputar di Kulonprogo.

Hasto, yang menjabat Bupati sejak 2011, juga berusaha menjamin pendapatan petani lokal, dengan mewajibkan setiap PNS membeli beras produksi petani Kulonprogo, 10 kg/bulan. Bahkan beras raskin yang dikelola Bulog setempat, kini menggunakan beras produksi petani Kulonprogo.

Sang Bupati yang masih praktek disalah satu rumah sakit besar di Yogyakarta dengan spesialis  juga membuat PDAM mengembangkan usaha, dengan memprodusi Air kemasan merk AirKu ( Air Kulonprogo ).

Selain menyumbangkan PAD, keberadaan air kemasan ini membangkitkan kebanggaan warga setempat dengan mengkonsumsi air produk sendiri. Dengan strategi pemasaran yang baik
AirKu kini menguasai seperempat ceruk pasar air kemasan di Kulonprogo.

Berbagai kebijakan lewat Program Bela dan Beli, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo secara riil. Dari 22,54 % pada tahun 2013 menjadi 16,74 % pada tahun 2014.

Jika anda ke Kulonprogo, anda tak akan menemukan papan iklan rokok. Pemerintah Kulonprogo memang menolak sponsor dari perusahaan rokok. Kebijakan ini tentu mengurangi pendapatan daerah. Namun, memimpin daerah bukan cuma soal menggenjot pendapatan tapi menempatkan posisi moral yang memihak rakyat.

Dalam hal ini, membela hak kesehatan rakyat. Bupati yang lulusan UGM ini juga memberlakukan Universal Coverage dalam pelayanan kesehatan, di mana Pemkab Kulonprogo menanggung biaya kesehatan warganya Rp 5 juta /orang. Untuk mengimbangi program Universal Coverage, RSUD Wates Kulonprogo memberlakukan layanan tanpa kelas. Artinya, ketika kelas 3 penuh, pasien miskin bisa dirawat di kelas 2, kelas 1, bahkan VIP.

Sekali lagi, berbagai kebijakan populis ini dijalankan tanpa banyak sorotan media dan publikasi.
Dan satu lagi di Kulonprogo Alfaxxxx dan Indoxxxx yang biasanya berdampingan bagai pasangan yang tak terpisahkan itu (di mana ada alfaxxxx, di situ ada indoxxxx) tidak diijinkan untuk membuka usahanya, kecuali mau bermitra dengan Koperasi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Salah satunya kewajiban menampung produk UKM di dalam gerai tersebut dan mempekerjakan karyawan dari anggota koperasi. Alfaxxxx dan Indoxxxx yang bekerja sama dengan koperasi, namanya bukan Alfaxxxx dan Indoxxxx lagi tapi diganti menjadi TOMIRA (Toko Milik Rakyat.

Hasto tidaklah menganggap penting berbagai penghargaan dari Pemerintah lebih atasnya. Sebab hal itu dianggap tidaklah berpengaruh secara signifikan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bekerja dalam senyap dan nyaris tanpa publikasi dari media ( filosofi Sepi ing pamrih ramai ing gawe ).

Jika Kabupaten Kulonprogo bisa mengapa Kabupaten lain (termasuk Pemalang) nggak bisa ? Pasti ada yang salah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (RedG)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *