Pemalang – Sebelum penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2020, DPD partai Gerindra kabupaten Pemalang sempat menyatakan diri berkoalisi dengan PDIP mengusung Agus Sukoco – Eko Priyono. Akan tetapi peta politik berubah ketika Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Gerindra memutuskan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung pasangan Mukti Agung Wibowo berpasangan dengan Mansur Hidayat.

Tentunya setelah penetapan pasangan calon, ada etika politik dari Paslon Agus-Eko untuk memakai gambar, logo atau atribut partai Gerindra dalam alat peraga kampanye (APK) nya.

Sampai hari Selasa, 13 Oktober 2020 tidak ada itikad baik dari Paslon Agus-Eko untuk menutup ataupun menghapus atribut atau logo partai Gerindra di APK.

Pasangan Mukti Agung Wibowo – Mansur Hidayat melalui kuasa hukumnya melaporkan hal tersebut ke Bawaslu Kabupaten Pemalang.

Abdul Hakim, S.Hi, yang mendapat surat mandat dari Paslon Agung-Mansur langsung mengurus dugaan pelanggaran Pilkada Pemalang 2020 ke Bawaslu Pemalang.

”Kami melaporkan ke Bawaslu dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Paslon no 01. Laporan ini sudah diterima oleh sekretariat Bawaslu Pemalang” jelas Hakim, Selasa (13/10) yang merupakan ketua tim advokasi Paslon Agung-Mansur.

Laporan tersebut dibenarkan oleh komisioner Bawaslu divisi penindakan dan pelanggaran Sudadi,SH. Melalui jaringan WhatsApp, Sudadi membenarkan dan akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Besok (Rabu, 14/10) pleno untuk mengkaji laporan tersebut dan akan kita tindaklanjuti” katanya. (RedG)

Tinggalkan Komentar