oleh

Tak Hadiri RDPU, Pengusaha TV Kabel Nilai Pemutusan Kabel Hanya Sepihak

Batam – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Perizinan Pemanfaatan Tiang Listrik PT bright PLN Batamoleh TV Kabel ditunda. Sebab, tak seorangpun pemohon dalam hal ini Bright PLN Batam dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak hadir.

“Kita tunda saja, karena tidak seorangpun pemohon untuk diagendakan RDP ini tidak hadir,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto diruang serba guna kantor DPRD Batam, Selasa (23/3/2021).

Budi mengatakan, tidak hadirnya pemohon seperti dari PT Bright PLN Batam telah menyurati pihak DPRD. Alasan dari perusahaan listrik negara tersebut saat ini mereka sedang berada diluar kota.

“Orang PLN yang berhubungan dengan tiang listrik ini kebetulan sedang berada diluar kota. Namun, dari pihak LSM tidak ada yang datang dan juga tidak ada pemberitahuan ke kami. Kami minta kepada pihak terkait, apabila ingin melajukan RDPU harus komitmen dan jangan main-main, susah payah kita jadwalkan ini malah tidak hadir,” kata Budi.

Kata dia, adanya RDPU untuk mendengarkan dari pihak Bright PLN Batam terkait pemutusan kabel TV Kabel yang berada di tiang listrik. Selain itu, apakah dari penyewaan tiang listrik ini ada kontribusinya untuk negara.

“Kemarin yang putusi kabel TV Kabel ini ialah suruhan dari pengacara PLN Andi Kusuma. Di RDP ini kita bisa mengetahui mana yang benar, apakah ada izin atau tidak,” ucapnya.

Sementara itu, Pemilik TV Kabel Barelang Vision, Mesrawati Tampubolon mengatakan, merasa kecewa karena kabel TV Kabel miliknya diputus secara sepihak oleh pengacara Bright PLN Batam yakni Andi Kusuma. Kata dia, akibat pemutusan tersebut berdampak kerugian tidak hanya perusahaan miliknya, tapi juga pelanggan TV Kabel miliknya.

Baca Juga  Alin Siap Pegang Tongkat Komando DPC Demokrat Batam

“Setelah mereka putuskan kabel, kami mengalami kerugian. Bukan kami saja yang rugi, pelanggan juga merasa dirugikan karena mereka bayar tapi tidak ada siaran,” ucapnya.

Mesrawati mengatakan, harusnya pihak Bright PLN Batam sebelum memutuskan kabel ini, harusnya memberitahukan ke pengusaha TV Kabel, seperti memberikan surat peringatan atau panggil para pengusaha TV Kabel.

“Ini main putus aja, kami sama sekali tidak pernah dapat surat peringatan atau panggilan dari mereka,” paparnya.

Menurut Mesrawati, mereka memiliki izin penyiaran dan frekuensi. Selama ini, mereka juga telah membayar IPP dan pajak. Untuk kabel yang menempel di tiang listrik milik PLN Batam, para pengusaha TV Kabel membayar sewanya pertiang listrik.

“Alasan mereka tidak jelas. Dan saat mereka memotong kabel TV Kabel kami, yang potong bukan petugas PLN, orang itu orang suruhan dan mengenakan seragam PLN,” ucapnya.

Selama pandemi Covid-19 sambungnya, pengusaha TV Kabel mengalami penurunan jumlah pelanggan hingga 70 persen. “Kami selama ini juga mengalami penurunan pelanggan. Harusnya mereka datang dong saat RDP, biar kita terbuka,” ungkapnya.(RedG/Bayu)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed