Penulis : Heru Subagia (Pemerhati Ekonomi dan Politik)
Apakah Benar Indonesia Sedang Baik-baik Saja?
Dunia saat ini sedang dalam ancaman besar dan sudah kronis pada isu -isu ancaman malapetaka pangan dan energi. Terjadinya kondisi krisis yang memicu pada malapetaka kemanusiaan dan bencana ekonomi internasional. Krisis Perang Rusia dan Ukraina menjadi pihak yang paling bertangung jawab penyebab utama rusaknya tatanan dunia.
Efek domino krisis Balkan tersebut memberikan trigger kontraksi negatif bagi perekonomian dunia. Memutus rantai pasok ekosistem perekonomian global dan memberikan impian mengerikan nasib masa depan ekonomi dunia.
Banyak negara dunia sedang panik dan memutuskan mengambil langkah- langkah dramatis guna penyelamatan ekonomi domestik di setiap negara masing – masing. Bagi negara seperti Sri langka adalah contoh bagaimana negara yang sudah ambruk karena gagal dan mengalami keterlambatan merespon perubahan ekonomi internasional.
Hantu ambruknya tatanan ekonomi global sudah menjadi kenyataan. Amerika sebagai bagian negara maju dunia sudah mengakui terjadinya resesi ekonomi sedang melanda negaranya. Di negara Eropa sedang berbondong melakukan kebijakan ekonomi dan politik untuk menghadapi amukan ancaman resesi ekonomi.
Sebagai negara maju terdampak krisis Balkan, Mereka sangat paham jika saat ini koneksitas ekonomi dunia sedang hancur, terjadinya distorsi sistem ekonomi internasional. Akibatnya krisis menuju resesi ekonomi dunia sedang dan akan terjadi.
Bagi Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia yang tidak luput dari dampak memburuknya ekonomi dunia. Tentunya akan banyak kebijakan dan tindakan pemerintah untuk adaptasi lingkungan dunia. Cara-cara penindakan kebijakan itulah yang akan dirasakan masyarakat sebagai gaya dan cara penindasan serta eksploitasi ekonomi.
Banyak berita dalam minggu ini sedang fokus soroti isu nasional berkaitan kekejian pembunuhan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata Papua yang menewaskan masyarakat sipil. Media juga sedang memburu informasi berkaitan kondisi keuangan dan kebijakan Menteri Keuangan ditengah ancaman resesi ekonomi.
Jika Moeldoko Instruksikan pukul mundur Gerakan Separatis Merdeka di Papua, giliran Sri Mulyani deklarasikan usir WNI yang tidak taat bayar pajak. Hal ini sebagai tafsiran ramainya pembicaraan keberanian menteri mengertak wajib pajak yang bandel.
Penulis melihat sepertinya sedang terjadi kondisi sangat menakutkan sedang terjadi di negeri ini terutama masalah keamanan teritorial dan ketahanan keuangan nasional.
Ada korelasi kuat jika tindakan kebijakan fiskal yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bagaian solusi akhir yang terpaksa dilakukan negara. Tindakan otoriter bagi warganya untuk melakukan penyesuaian perubahan ekonomi dunia dan tuntutan bagi negara segera melakukan tindakan paksa untuk menyelamatkan negara.
Jika seorang jendral militer tegas pada keputusan dan ketaatannya pada suatu komando suatu hal lumrah , akan lain sikap tegas ini diberlakukan dan dilaksanakan oleh jendral sipil dari masyarakat sipil. Menyoroti sikap tegas dari sang menteri,Saya sampai berfikir ketegasan Bu Sri kalahkan Presiden.
Hebatnya lagi Kementrian Keuangan yang dipimpin menteri ini tidak mempunyai perlengkapan senjata militer. Tidak ada moncong senjata karas panjang dan peluru tajam. Hanya mempunyai keberanian berbicara yang langsung dikomandani menterinya.
Seperti banyak di kutip di media Twitter, kekuatan kata dan kalimat terucap dari Bu Menteri membikin gemetar dan panik warga negara. Bisa jadi, keberaniannya ini sudah melampaui keberanian presiden yang mempunyai hak secara ketentuan UU mencabut status kewarganegaraan Indonesia.
Petikan dan tafsiran kalimat ancaman menteri keuangan seperti ini bunyinya.
Bagi Warga Indonesia Yang Tidak Bayar Pajak ,Dipersilahkan Hengkang Dari Bumi PertiwiÂÂ
Cuma bertanya, beranikah berujar juga bagi pejabat atau individu yang melakukan korupsi keuangan dari pos-pos anggaran pemerintah dan dipastikan anggaran tersebut dari pembayaran pajak yang disetor masyarakat.
Apa benar ancaman Bu Sri bisa hanya diartikan perpanjangan tangan dari rejim berkuasa sebagai bentuk kepanikan pemerintah menghadapi keuangan negara yang sedang rapuh.
Saat ini anggaran belanja pemerintah mungkin sudah tekor alias defisit. Sementara pos-pos anggaran yang jatuh tempo dan harus dibayarkan segera.
Pajak adalah instrumen vital untuk membiayai roda pemerintahan dan membayarkan kewajiban negara terutama hutang luar negara.
Dana segar itu harus ada untuk membayarkan hutang dan menambah biaya pengeluaran rutin negara.Jalan tercepat mendapatkan uang melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapat pajak masyarakat.
Bu Sri berujar tegas dan berani dengan ancaman bagi WNI tidak bayar pajak . Yang dilakukan menteri ini sangat terhormat dan heroik sebagai pimpinan lembaga, keberanian untuk memberikan kontribusi maksimal sesuai bidangnya.
Tindakan Sang Menteri tidak bisa disalahkan dan seharusnya menjadi kebanggaan tersendiri bahwa sebuah kementrian menjadi pahlawan disaat negara sedang oleng dan putus asa.
Pertanyaannya ,bisa dijelaskan oleh Menteri Keuangan ke publik ,siapa saja warga negara yang punya duit menumpuk dan tidak mau membayarkan pajak dan pajak tersebut semestinya merupakan hak untuk negara? (RedG)
Komentar