oleh

Sri Mulyani Pimpin Koalisi Menteri Keuangan Dunia

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati kembali mengangkat wajah Indonesia di kanca internasional.

Sebab, perempuan yang akrab disapa Ani ini kembali dipercayakan untuk memimpin Co-Chair dari the Coalition of Finance Ministers for Climate Action atau Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim Periode 2021-2023 menggantikan Menkeu Chile.

“Indonesia dipercaya global untuk mengarahkan dan menangani masalah perubahan iklim. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai aksi nyata mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia selama ini,” ungkap Sri Mulyani seperti dikutip g-news.id dari situs resmi kemenkeu.go.id, Jumat (12/2/2021).

Pemilihan Co-Chair ini berlangsung pada Rabu, (10/2/2021) lalu yang diikuti oleh 52 Menkeu dari berbagai negara anggota Koalisi. Dalam pemilihan tersebut, ada tiga Menteri Keuangan yang menjadi kandidat, yakni Menkeu Indonesia, Menkeu Filipina, dan Menkeu Uganda.

Namun, berdasarkan hasil pemungutan suara (voting), Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani berhasil mendapat kepercayaan untuk memimpin Co-Chair periode 2021-2023.

Kepercayaan yang diberikan kepada Sri Mulyani ini pun menambahkan exposure, posisi strategis dan peran Indonesia yang kian penting di dunia internasional setelah penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 dan Chairmanship ASEAN tahun 2023.

Selain itu, terpilihnya Indonesia menjadi co-chair Koalisi ini juga mengafirmasi kepercayaan komunitas aksi perubahan iklim global yang besar pada Indonesia.

Indonesia sendiri memang memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui berbagai kebijakan dan instrumen.

Kebijakan dan instrumen terkait pendanaan antara lain, penandaan APBN untuk perubahan iklim (budget tagging), pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) selaku pengelola beragam dana terkait kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon dan lainnya terkait lingkungan hidup di berbagai kementerian/lembaga (K/L).

Baca Juga  Informasi Pendaftaran CPNS 2021

Sri Mulyani menyatakan, dirinya akan menjalankan peran yang optimal sebagai co-chair dan meningkatkan reputasi Indonesia di dunia internasional.

Seiring dengan peran strategis dalam Koalisi ini, pengarusutamaan (mainstreaming) isu perubahan iklim dalam program pembangunan nasional telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mengurangi emisi sesuai Nationally Determined Contribution (NDC) yang merupakan komitmen Indonesia terhadap persetujuan Paris sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional di tahun 2030.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia bergabung dengan Koalisi co-chair pada 5 Juli 2019 lalu. Koalisi co-chair sendiri merupakan forum yang dibentuk untuk mendukung upaya kolektif para menkeu negara-negara anggota dalam menggunakan kebijakan fiskal, manajemen keuangan publik dan mobilisasi pendanaan perubahan iklim untuk mendorong aksi perubahan iklim di level domestik maupun global.

Koalisi ini diinisiasi pada Sidang Tahunan IMF-World Bank pada bulan Oktober 2018 lalu di Bali dan secara resmi diluncurkan pada IMF-World Bank Spring Meeting bulan April 2019.

Dalam menjalankan kegiatannya, Koalisi berpedoman pada Helsinki Principles: 6 prinsip aspiratif dan tidak mengikat yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan keuangan publik.

Dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, Koalisi dipimpin oleh dua Co-Chair, yaitu satu Menkeu yang mewakili negara-negara maju dan satu lagi Menkeu dari negara yang mewakili negara-negara berkembang.

Perwakilan negara maju dalam posisi co-chair oleh Finlandia telah disetujui Koalisi pada pertemuan Koalisi tingkat Menteri Keuangan pada ke-4 yang digelar pada 12 Oktober 2020 lalu.

Di samping berbagi pengalaman, posisi sebagai co-chair ini akan memberikan peluang kontribusi Indonesia untuk memajukan dan meningkatkan peran strategis Koalisi serta bersinergi dengan forum internasional lainnya seperti G20 dan ASEAN. Indonesia juga akan berperan dalam menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang. (RedG/ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar