JAKARTA- Suasana kenegaraan sedang mengalami pengendoran sistem _check and balance_ (kontrol dan keseimbang). Ini mengakibatkan praktik korupsi makin merajalela di Indonesia.

 

Direktur Materi Debat dan Kampanye Badan Pemenangan Nasional ((BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengungkapkan hal itu dalam diskusi tentang korupsi di Jakarta, Sabtu (1/12).

“_Check and Balance_ dalam pengelolaan negara sedang menurun. Akibatnya korupsi merajalela. Pejabat negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif banyak yang terjerat kasus korupsi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016.

Dalam kesempatan itu Sudirman mengungkapkan 10 fakta korupsi makin parah dalan empat tahun terakhir. Pertama, 302 dari 600 pejabat publik dikerangkeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di periode ini.  “Lebih dari separoh dalam empat tahun belakangan ini,” terang dia.

Fakta kedua, empat dari  tujuh  pimpinan lembaga tinggi dipenjara pada periode ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta pimpinan Badan Pemeriksa
Keuangan ((BPK) berurusan dengan KPK.

Fakta ketiga, Ketua DPR berakrobat menghindari proses hukum. “Untung ada tiang listrik yang menghentikannya,” gurau Sudirman.

Fakta keempat Sudirman menyebut, di periode ini KPK mendapat serangan hebat. Pansus KPK DPR menghantam habis habisan komisi antirasuah itu.

Fakta kelima yang memperihatinkan, aparat negara yang masuk daftar pemilik rekening gendut dicalonkan sebagai kepala lembaga penegak hukum. “Dan yang lebih memprihatinkan sebelum diangkat menjadi tersangka lebih dulu,” imbuh dia.

“Fakta lainnya, menteri aktif ditangkap KPK jadi tersangka hanya di periode ini,” katanya lagi.

Fakta berikutnya yang lebih memprihatinkan adalah, indeks persepsi korupsi yg selama 10 tahun naik, dua tahun terakhir melorot. Kemudian indeks kemudahan investasi anjlok ke level 72.

“Lainnya, adik ipar Presiden buron hilang tak berbekas di periode ini. Dan kasus penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras dan sebelah matanya buta hingga kini belum juga terungkap. Pelakunya tak jelas rimbanya,” papar dia.

Sudirman menegaskan, fakta-fakta tersebut cukup menjadi bukti betapa korupsi makin merajalela dalam empat tahun belakangan. “Karenanya tidak berlebihan jika ada yang mengatakan, korupsi di negeri ini sudah seperti kanker stadium empat,” pungkas dia.

Solusi untuk mengatasi maraknya korupsi adalah harus ada figur pimpinan baru negara yang kuat, yang memiliki visi ke depan dalam membangun bangsa, yang bisa memilih prioritas di antara sekian persoalan bangsa.

Kemudian prioritas KPK ke depan harus ke korupsi politik berskala besar, dan pembersihan lembaga-lembaga penegak hukum.

Yang juga penting biaya politik harus semaksimal mungkin ditanggung negara, agar politik berbiaya tinggi dapat diakhiri.

“Tanpa kepemimpinan stategis yang mampu berkonsep situasi ini akan sulit diselesaikan,” pungkasnya.(RedG- Nauf)

Tinggalkan Komentar