oleh

Setelah OTT, Plh Bupati Pemalang Langsung Beri Arahan Pada PNS

Pemalang – Setelah ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pemalang beserta beberapa pejabat dilingkungan pemkab Pemalang, Kamis (11 /8) kemarin. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang langsung ke Kabupaten Pemalang, secepatnya mengambil tindakan agar pelayanan dan pemerintahan di Pemalang tidak kosong dengan menunjuk Mansur Hidayat, ST. sebagai Plh. Bupati Pemalang, Jum’at (12/8)

Mansur Hidayat, langsung bergerak cepat mengumpulkan Pegawai Negeri struktural di lapangan Tenis Indoor Komplek Perkantoran Bupati Pemalang, Jum’at (12/8) pukul 16.00 wib, untuk mendapatkan pengarahan kedepannya.

Dalam arahannya, Mansur meminta jajaran Pemkab Pemalang agar tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ada beberapa point arahan yang menjadi catatan bagi PNS yakni kedepan tidak ada lagi permainan lelang proyek yang membuat lelang jadi lambat dan ada anggaran (DAK) yang tidak terserap. Tidak ada lagi jual beli jabatan. PNS harus menunjukkan kinerja dan prestasi, jabatan akan mengikuti, dalam penempatan pegawai dalam suatu jabatan harus sesuai kompetensinya the right man on the right place. Tentunya harus mengedepankan kerja tim, bukan kerja individu sehingga jangan pengin menonjol sendiri.

Disamping itu yang perlu dicatat oleh kepala dinas dan jajarannya adalah dalam suasana prihatin akibat keterbatasan anggaran, OPD jangan melakukan kegiatan (sosialisasi, bintek dll) di luar kota.

“Itu akan menyakiti hati rakyat yg masih merasakan jalan rusak.” kata Mansur.

Ditegaskan pula dalam pengisian jabatan DPU-TR, Disperkim dan Dinkes kedepannya benar-benar harus diisi orang-orang teknis. Dan tentunya kepala dinas harus dapat menjadi contoh bawahannya, terutama dalam kedisiplinan. Harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu.

Pesan khusus buat para camat agar membina Desa karena sebagai ujung tombak pembangunan. Tidak lupa Mansur Hidayat menyentil BUMD milik Pemkab, bila ada tenaga kerja yang berlebih dan kurang produktif harus dipangkas dan dirombak. Tentunya Plh. Bupati akan menerima masukan dan saran dari berbagai pihak.(RedG)

Komentar

Tinggalkan Komentar