Pemalang – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pemalang menyatakan sikap menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintah. Aksi ini bertepatan juga dengan agenda Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang Raperda perubahan APBD 2022 dan penyampaian Raperda APBD 2023. Senin(12/09/2022)
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Pemalang, Daliwan, mengatakan, Fraksi PKS merespon atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi belum lama ini.
Fraksi PKS menyampaikan sikap mendesak pemerintah pusat untuk mencabut keputusan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, keputusan tersebut tentu tidak sesuai dengan tagline pemerintah untuk bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat pasca pandemi.
Kenaikan harga BBM ini, kata Daliwan, justru merupakan pukulan telak bagi ekonomi rakyat serta akan berdampak bagi daya beli masyarakat dimana saat ini kita belum pulih benar dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Karenanya Fraksi PKS meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan BBM ini,” tandasnya seraya mengangkat poster Fraksi PKS DPRD Pemalang menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi di ruang paripurna.
Terpisah, Ketua fraksi PKS DPRD Pemalang, Solichin, mengatakan bahwa penyampaian sikap fraksi PKS ini juga merupakan bagian dari lanjutan aksi PKS dalam menolak kenaikan harga BBM subsidi.
“Kemarin anggota PKS Pemalang juga menolak kenaikan harga BBM dengan kegiatan flasmob bertempat di sekitar stadion Mochtar Pemalang,Sabtu (10/09/2022),” Terangnya.
Solichin, menambahkan, semua kegiatan tersebut merupakan bentuk protes kepada Pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM yang memberatkan masyarakat. (RedG/Him)
PKS memang oke, selalu berpihak kpd kepentingan rakyat.
Takbirrr….✊✊âœÅ