oleh

Sekjen Kemendagri Dorong Daerah Percepat Pelaksanaan APBD 2021

Jakarta – Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori kembali mendorong pemerintah daerah melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Percepatan Kemudahan Investasi Daerah.

Hal ini disampaikan Hudori dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah. Rapat itu digelar dalam rangka menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 903/145/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Rapat itu sendiri dilakukan secara virtual, Rabu (20/01/2021).

“Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 ini melanda seluruh dunia dan dampaknya bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan. Atas dasar itu, APBN dan APBD ini menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” terang Hudori.

Hudori menjelaskan, overview ekonomi Indonesia menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2020, bahwa pada kuartal 3 Tahun 2020 ekonomi Indonesia membaik. Artinya masih ada harapan untuk meningkatkan perekonomian di Tahun 2021, dengan proyeksi pada kisaran 4.5% – 5.5%.

“Untuk mencapai proyeksi tersebut, tentunya perlu adanya dorongan dari kebijakan pemerintah yang baik, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, lanjut Hudori, berkaitan dengan dukungan APBN, APBD dan investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, ia berharap dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

“Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I 2021 sejak dini,” imbuhnya.

Untuk itu, kata Hudori, dalam SE Mendagri tersebut, ada dua hal pokok yang ditekankan. Pertama, terkait penggunaan APBD Tahun 2021. Di mana Pemda diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada awal tahun. Hal ini guna menghindari terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran.

Baca Juga  Mendagri Keluarkan SE Percepatan Pelaksanaan APBD 2021

“Jadi pelaksana kegiatan ini memperhatikan realisasi penerimaan di daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD,” tuturnya.

Kedua, yakni percepatan kemudahan investasi daerah, di mana Pemda diminta untuk mendorong peningkatan investasi di daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

Dengan demikian, kata Hudori, sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN. Untuk itulah perlu diperkuat iklim investasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru.

“Pemda juga harus mendorong peran serta masyarakat, ini yang penting yang harus digarisbawahi dan sektor swasta terutama dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif dan atau kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkas Hudori. (RedG/Ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed