oleh

Satpol PP Harus Jadi Duta Perubahan Mendukung Program Vaksinasi

Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA menegaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus menjadi duta perubahan perilaku, menegakkan protokol kesehatan, serta mendukung program vaksinasi.

Hal ini ditegaskan Safrizal dalam rapat koordinasi (Rakor) dan sinergitas penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP secara virtual, yang diikuti Kasatpol PP seluruh Indonesia pada Rabu (13/1/2021).

“Satpol PP harus menjadi duta perubahan perilaku dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk divaksin dalam upaya menekan penyebaran virus Covid-19. Untuk itu, Satpol PP juga diminta untuk terus melakukan sosilisasi dan edukasi terkait vaksin untuk mengeleminir penyebaran hoaks terkait vaksin,” kata Safrizal dalam keterangan pers yang diterima G-News.id di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Tak hanya itu, Safrizal juga meminta Satpol PP menjadi influencer pendukung vaksinasi dengan membuat konten kampanye yang menyatakan sikap siap divaksin.

Dalam kesempatan itu, Safrizal juga mengatakan, di tahun 2021 ini, pihaknya akan meningkatkan kapasitas Satpol PP di Daerah. Menurutnya, hal ini merupakan program prioritas Ditjen Bina Adwil Kemendagri di tahun 2021 ini.

Untuk mendukung pemenuhan prioritas tersebut, kata Safrizal, telah disusun 8 poin pedoman Rencana Kegiatan Pol PP dan Linmas di TA 2021. Pertama, pembentukan kualitas Satpol PP menjadi lebih baik, menjunjung tinggi kode etik dan mampu bekerja secara konseptual.

“Untuk mendukung hal itu, Dit Pol PP dan Linmas menyusun tata kehidupan yang menyangkut; Pengangkatan; Penempatan di lokasi; Proses pembelajaran; Kehidupan, meliputi kode kehormatan, tata krama, kegiatan, serta mekanisme izin dan dispensasi; disiplin Pol PP, meliputi hak dan kewajiban, jenis penyelenggaraan disiplin, sanksi, penghargaan, dan pembinaan serta pembinaan dan pengawasan, dan demosi,” jelas Safrizal.

Baca Juga  Pemda Bisa Gunakan Anggaran BTT untuk Kegiatan di Luar Perencanaan

Kemudia yang kedua, pelaksanaan dalam penegakkan hukum disiplin protokol kesehatan di daerah menjadi prioritas Tahun 2021, dan monitoring pelaksanaan rencana kegiatan telah didukung dengan pembentukan grup Whatsapp (WA) Kasatpol PP Seluruh Indonesia dan menggunakan sistem monitor perubahan perilaku.

Ketiga, briefing dengan Satpol PP seluruh Indonesia secara periodik. Keempat, memastikan Satpol PP di daerah untuk terus memonitor dan melakukan penegakan protokol kesehatan. Kelima, report harian, mingguan dan bulanan. Keenam, integrasi layanan dasar trantibum linmas dituangkan pada SPBE. Ketujuh, pembuatan Video Profile Satpol PP

“Dan yang kedelapan, mempersiapkan penyelenggaaan HUT Satpol PP, dengan antisipasi pelaksanaan dengan mekanisme virtual,” pungkasnya. (RedG/Ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed