oleh

Risma: Bansos Disalurkan Berdasarkan NIK dan Alamat KTP-el

Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) akan sangat membantu dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah. Pasalnya, ini menjadi permulaan penting agar verifikasi bisa dilakukan dengan tepat.

Namun, Risma mengaku pendataan warga marginal ini bukan perkara mudah. Sebab, banyak di antara mereka yang belum memiliki KTP-el, lantaran berbagai sebab seperti tidak paham mengurusnya, dikira harus membayar, dan sebagainya.

Untuk itu, itu, Risma mengatakan, pihaknya menggandeng Ditjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan layanan jemput bola perekaman data KTP-el kepada kepada sekitar 136 warga marginal di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Menurut Risma, data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan Kemensos. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan.

“Kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP,” kata risma dalam keteranga pers yang ditermia G-News.id di Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Sementara itu, di tempat yang sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta, dalam proses pendataan PMKS, diperlukan kejujuran dari setiap orang yang didata. Pasalnya, kalau dia memberi data palsu, maka dia akan tercatat sebagai warga negara baru.

“Dan ini melanggar hukum. Sebaliknya warga yang betul-betul belum pernah terdata sama sekali tidak akan menemui masalah,” tegas Zudan.

Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman jemput bola pelayanan KTP-el yang pernah dilakukan Ditjen Dukcapil, ada masyarakat yang ingin mengubah namanya atau datanya, sehingga seolah-olah dia belum pernah terdata, tujuannya agar terdaftar sebagai warga baru.

Baca Juga  Dewan PKS Dukung Pemerintah Advokasi Sawit Indonesia di Forum WTO

“Misalnya, nama Muhamad Maskuri dia ubah menjadi Muhammad Masykuri, tentu tidak terdata namanya di database. Untungnya dia pernah merekam data KTP-el, sehingga ketika dicek sidik jari data yang sebenarnya muncul,” tutur Zudan.

Dia pun menjelaskan, bahwa PMKS tidak boleh tinggal dan menggunakan alamat di bedeng, daerah terbuka hijau, di kolong jembatan dan di kantor pemerintah. Untuk pendataan penduduk rentan adminduk seperti ini, kata dia, perlu pendalaman agar tidak menjadi penduduk ganda.

“Di perlukan ketegasan dari team pendataan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sehingga tidak ada masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed