Bangka Barat – Rapat gelar pendapat (RDP) sebagaimana dijadwalkan antara perwakilan nelayan dengan perwakilan PT Timah, Tbk berlangsung kondusif. Rapat dimediasi oleh DPRD Bangka Barat berlangsung di ruang Mahligai, Rabu, (2/12/2020).
Kendati jalannya rapat lancar, di luar gedung DPRD Babar justru sempat terjadi keributan kecil, Kubu pihak yang pro KIP beroperasi di perairan Belo Laut bertemu kubu yang kontra yang didominasi ibu-ibu, Akibatnya saling sindir pun tak dapat terelakkan sehingga hampir terjadi perkelahian.
Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Babar, Miyuni Rohantap didampingi oleh Wakil Ketua DPRD H Oktorazsari, Kapolres Bangka Barat, AKBP Fedriansah serta Dandim 0432 Bangka Barat Letkol (Inf) Agung Wahyu Perkasa. Rapat juga menghadirkan Kepala UPT Distamben Bangka Barat, Abdullah Sani, Kabid Pengawas KIP Bangka, Ronanta, Kabid Pengawas KIP Bangka Barat Garta, Camat Muntok serta sejumlah Kepala OPD Bangka Barat terkait.
Pimpinan rapat, Miyuni Rohantap setelah mendengarkan berbagai pendapat dari pimpinan OPD, anggota DPRD Babar, perwakilan PT Timah, Tbk dan juga perwakilan nelayan mengatakan, pihaknya akan mengakomodir apa yang menjadi alasan penolakan nelayan terkait beroperasinya kapal isap di perairan tersebut. Aspirasi ini selanjutnya akan disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Sementara itu, Kapolres Bangka Barat, AKBP Ferdriansah berharap, masyarakat supaya bisa menjaga konduksifitas dan jangan sampai terpecah belah.
Apalagi menurutnya di tengah resesi ekonomi akibat dampak Covid -19, negara kata kapolres saat ini butuh sumber pendapatan untuk membiayai aparatur dan termasuk membiayai masyarakat.
“Artinya dalam musyawarah harus ada kesepakatan, Aparat pada dasarnya bersikap netral dan tetap menjaga agar kondusif. Kalau disini ada masyarakat yang menolak, yang diluar ada juga yang pro untuk mendorong tambang Keduanya harus disikapi,” kata kapolres.
“Negara ekonominya sekarang sedang jatuh, dia butuh pendapatan salah satunya dari PT Timah. Tolong bapak-bapak yang hadir didepan berpikir jernih, pernahkan kita berpikir berapa ribu saudara kita yang tidak dapat BLT. Hak saudara untuk menyampaikan aspirasi tapi jangan anarkis,” imbau Kapolres.
Hal yang sama disampaikan Dandim 0431 Bangka Barat, Letkol (Inf) Agung Wahyu Perkasa. Kehadiran anggotanya di pos pengamanan KIP semata-mata hanya untuk menjaga kondusifitas oleh Sebab itu jika tak ada anggota yang berjaga, Dandim memastikan sudah pasti ada bentrok masyarakat.
“Jadi jangan sekali-kali bilang kami menakut-nakuti warga. Karena saya (TNI,red) punya harga diri,” tegas Dandim dengan nada sedikit meninggi.
Rapat dengar pendapat berakhir sekitar pukul 13.00 WIB dimana masa kedua kubu baik yang pro maupun yang kontra akhirnya membubarkan diri. (RedG/Prima).
Komentar