oleh

PPKM Mikro Keenam Resmi Berlaku di Jambi, Apa Kata Kapolda Jambi?

Jambi – Provinsi Jambi resmi memberlakukan PPKM Mikro dan mengoptimalkan kembali Posko Penanganan Covid-19 untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

Pemberlakuan ini berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Senin (19/4/2021). Selanjutnya ditekankan lagi melalui SE PJ Gub Jambi No. S-100/898/DP3AP2-4.3/IV/2021.

PPKM mikro tahap keenam ini, diberlakukan di 25 provinsi, yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Kemudian Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau, dan Papua.

Menanggapi hal tersebut, usai mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Ops Ketupat tahun 2021, Kapolda Jambi, Irjen Pol A. Rachmad Wibowo melalui video converence, Rabu (21/04/21) mengintruksikan kepada Para Kapolres, agar koordinasi dengan Bupati/Wali Kota untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kepada Jajaran untuk mengaktifkan kembali gugus tugas Kabupaten/Kota dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar Prokes, melaksanakan patroli dan ops yustisi bersama seluruh stake holder,” kata Irjen Pol Rachmad.

Kemudian arahan berikutnya adalah, melaksanakan apel bersama penegakan prokes dan mengundang media massa.

Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo instruksikan ke jajarannya dan stake holder terkait agar mensosialisasi door to door soal vaksinasi (Foto: Humas Polda Jambi)

Dengan didampingi Danrem 042 Gapu Brigjen TNI M Zulkifli dan Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Apani Saharuddin, Kapolda Jambi meminta Bupati atau Wali Kota untuk membuat surat perihal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang ditujukan kepada seluruh kantor pemerintahan dan swasta, sekolah dan lain-lain.

“Selanjutnya diintruksikan untuk mengaktifkan dan mengecek kesiapan posko-posko kesehatan di setiap Kelurahan atau Desa, serta membuat sistem pelaporan perihal masyarakat yang terkena Covid-19, berikut tracing dan treatmentnya,” ujar Jenderal Bintang Dua ini.

Baca Juga  4.125 Ekor Ayam Mati dalam Penerbangan Jakarta-Makassar

Sementara itu, untuk mempercepat vaksinasi kepada kelompok Lansia, Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo mengintruksikan kepada Jajaran dan seluruh stake holder terkait agar melakukan sosialisasi door to door, melalui video singkat himbauan yang melibatkan tokoh masyarakat dari golongan lansia (alim ulama, tokoh adat, cerdik pandai dan lain-lain), bahwa vaksin aman dan melindungi dari tertular Covid-19.

“Selanjutnya meminta data dari Dukcapil Kabupaten atau Kota dan menyesuaikan dengan data penerima vaksin dari kelompok lansia, serta mendatangi kelompok Lansia yang belum menerima vaksin agar diimbau untuk divaksin,”ujarnya.

Kemudian, Kapolda Jambi memerintahkan Jajaran Polres agar memobilisasi Lansia untuk divaksin dengan menggunakan Bus milik Polres atau Polresta, serta menyediakan tempat vaksinasi yang layak serta aman, meminta Pemkab atau Pemkot dan stakeholder lainnya untuk bersama-sama berupaya meningkatkan jumlah lansia yang divaksin. (RedG/Syah)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed