oleh

PPKM Mikro Diterapkan, Kampung Tangguh Jadi Andalan Surabaya

Surabaya – Mulai hari ini PPKM Mikro diterapkan di Surabaya. Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengatakan PPKM berskala mikro ini akan lebih memperketat mobilitas warga sampai ke tingkat RT/RW.

Karena itu Whisnu mengaku akan mengaktifkan kembali kampung tangguh yang sudah cukup lama tidak aktif. Karena sampai saat ini menurut Whisnu, hanya ada sebanyak 650 kampung tangguh yang aktif.

“Kampung tangguh di Surabaya ada 1.294 kampung. Kita akan me-reaktivasi lagi kampung yang lama tak aktif, “ kata Whisnu usai menggelar Dialog Penanganan Covid-19 hari kedua di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa (9/2/2021).

Lebih lanjut Plt Wali Kota menjelaskan untuk menghidupkan kampung tangguh agar mendukung keberhasilan program PPKM Mikro di Surabaya, maka pihaknya meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya menata recofusing atau realokasi dana penanganan Covid-19.

“Hari ini saya minta pak Sekda rapat koordinasi dengan Mendagri guna membahas recofusing dana. Saya minta agar coba dihitung ulang dana kelurahan. Kan selama ini digunakan untuk dana makanan. Jika memungkinkan akan kita tambah untuk mendanai kampung-kampung tangguh agar lebih efektif, “ jelasnya.

Selama PPKM Mikro berlangsung pada 9 -22 Februari 2021, kata Whisnu akan ada pembatasan mobilitas warga dengan cara memperketat penjagaan di sudut-sudut pintu masuk kampung.

“Warga luar diperketat ketika mau masuk kampung. Kecuali mereka penghuni setempat. PPKM mikro sekaligus membatasi mobilitas warga agar tidak kemana-mana kalau tidak penting, “ tambahnya.

Seperti diketahui, bukan hanya di Surabaya yang melaksanakan PPKM Mikro. Namun serentak di Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur menerapkan PPKM Mikro.

Sementara itu anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta agar Pemkot melakukan sosialisasi sampai ke tingkat RT terkait penerapan PPKM Mikro.

Baca Juga  Catatan Kritis Penegakan Hukum di Indonesia Selama Tahun 2020

“Saya lihat Pemkot belum sosialisasi secara mendalam ke tingkat RT sebelum dijalankan. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, “katanya. (RedG/bee)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed