oleh

PERPRES NOMOR 7 TAHUN 2021 WUJUD SINERGISTAS DALAM PENCEGAHAN TINDAKAN RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA

Penulis : Eko Winarno, M.M – APN Kemhan.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahun 2020-2024.  Perpres ini merupakan kebijakan nasional yang berisikan upaya sistematis perlindungan negara terhadap seluruh warganya dari ancaman kejahatan tindak pidana terorisme, dengan mengedepankan aturan pencegahan radikalisasi nasional.

Disadari bahwa terorisme, ekstremisme, dan radikalisme merupakan fenomena lama yang rumit dan dilatarbelakangi berbagai faktor, oleh karena itu didalam penanganannya butuh kerja sama  dari semua pihak, dengan dikeluarkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini menjadi payung hukum untuk memperkuat koordinasi sehingga penanganan lebih efektif dari semua kementerian/lembaga.  Perpres 7/2021 menyatukan semua program penanganan masalah terorisme, ekstremisme, dan radikalisme di semua kementerian/lembaga. Sinergi seluruh pihak akan menjalankan tiga pilar, yakni pencegahan, penegahan hukum, dan kerja sama nasional dengan 130 rencana aksi, dimana selama ini, masing-masing instansi memiliki program pencegahan terorisme, ekstremisme, dan radikalisme.

Dengan adanya Perpres 7/2021, Program-program pencegahan berkembangnya terorisme, ekstremisme, dan radikalisme yang dilakukan semua kementerian/lembaga akan semakin kuat dan terukur, jadi Perpres ini menyinergikan semua program kementerian/lembaga untuk bersama menanggulangi terorisme sejak hulu. Perpres ini  dikeluarkan sebagai salah satu upaya penanggulangan terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) guna menanggulangi akar permasalahan (push and pull factor) secara komprehensif melalui pendekatan yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan (whole of government approach and whole of society approach).

Dasar dikeluarkannya Perpres ini, pertama, semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di lndonesia menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Kedua, diperlukan strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.

Baca Juga  Regenerasi SDM Sebagai Dasar Keseimbangan Sosial

Tujuan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.  Strategi dan program utama RAN PE dalam mencapai sasaran dituangkan dalam 3 pilar, yaitu : pilar pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan, kontra radikalisme dan deradikalisasi. Pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban dan penguatan kerangka legislasi nasional serta pilar kemitraan dan kerjasama internasional.

Prinsip yang tertuang dalam Perpres inilah yang memandu pelaksanakan aksi yang ada di RAN PE agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan yang dilaksanakan oleh berbagai isntansi kementerian dan lembaga. Dalam proses dan pelaksanaan RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip HAM, supremasi hukum dan keadilan, kesetaraan gender, keamanan dan keselamatan, tata kelola Pemerintah yang baik (Good Governance), Partisipasi Pemangku Kepentingan Majemuk, serta Kebhinekaan dan Kearifan Lokal.

Pelaksanaan  aksi dalam RAN PE memuat berbagai program dan aksi kegiatan yang telah melalui proses pembahasan yang panjang dengan melibatkan berbagai K/L terkait maupun masyarakat sipil. Dengan mengidentifikasi masalah/kebutuhan yang dihadapi oleh K/L serta rencana-rencana aksi yang dapat diimplementasikan sebagai Coordinated Programs dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.  Aksi dalam RAN PE juga merupakan living document, sehingga dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masa mendatang serta fokus, potensi, dan permasalahan setiap K/L.

Terdapat 82 Aksi dalam Pilar Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisme dan Deradikalisasi), 33 Aksi dalam Pilar Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional serta 15 Aksi pada Pilar Kemitraan dan Kerjasama Internasional; dimana beberapa aksi yang terdapat dalam RAN PE antara lain sebagai berikut : Pilar Pencegahan yang berfokus pada penguatan dan pemanfaatan data-data pendukung (kesiapsiagaan) dengan pendataan, dokumentasi, dan review hasil-hasil riset dan kajian secara berkala yang selaras dengan prinsip dalam RAN PE untuk dapat digunakan dalam membuat kebijakan (evidance-based policy).

Baca Juga  Periodisasi Sejarah Sastra Indonesia Modern

Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas para pemangku kepentingan dengan menyusun sistem deteksi dini, peningkatan kapasitas bagi ASN, penghargaan bagi masyarakat sipil dan dunia usaha, serta pelatihan bagi penceramah agama yang selaras dengan prinsip-prinsip yang ada dalam RAN PE ini. Efektivitas Kampanye Pencegahan di Kalangan Kelompok rentan (Kontra Radikalisasi) dengan melakukan penyusunan indikator keberhasilan kampanye pencegahan di kalangan kelompok rentan terutama perempuan dan anak-anak, penguatan toleransi di Institusi Pendidikan, pengembangan jaringan penyedia konten berbasis internet .

Pelaksanaan pencegahan dari pada ektrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme memegang prinsip-prinsip yaitu Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum dan Keadilan, Kesetaraan Gender, Keamanan dan Keselamatan, Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance), Partisipasi Pemangku Kepentingan Majemuk, serta Kebhinekaan dan Kearifan Lokal.

Terorisme muncul disebabkan berbagai factor  yang saling  berkaitan, rumit dan tidak berdiri sendiri dan saling berhubungan dengan faktor lainnya, sejarah panjang menyajikan  menyangkut berbagai agama dan permasalahan sosial, politik, dan ekonomi, juga ada faktor politik internasional, terutama di Timur Tengah dan dalam negeri.  Maka salah satu yang harus perlu juga diperhatikan oleh pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan yang merata guna mengurangi  kesenjangan ekonomi sosial serta moderasi beragama sehingga diharapkan dapat mengurangi dan menghambat berkembangnya kelompok-kelompok radikalisme dan terorisme di Indonesia. (RedG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Komentar