oleh

Pernyataan Sikap KSPI Jateng terkait Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Semarang – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Kamis (4/2/2021) audiensi ke Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah, terkait dugaan tindak pindana korupsi BPJS Ketenagakerjaan.

Sekjen KSPI Jateng Aulia Hakim mengatakan, Kajati Jateng menerima KSPI Jateng sekitar pukul 10.00 sampai 12.00 siang.

” Pertama perlu kami sampaikan bahwa kami dari KSPI Jateng yang beranggotakan 9 federasi melakukan audensi ke Kajati Jateng. Pihak Kajati Jateng itu sendiri sangat apresiatif karena dengan cepat merespon isu terkait dugaan tindak pidana korupsi yang ada di BPJS Ketengakerjaan,” kata Aulia, saat dihubungi wartawan Gnews melalui pesan watshapp, Kamis (4/2/2021) sore.

Menurut Aulia, kasus dugaan korupsi pada BPJS Ketenagaankerjaan yang dilaporkan ke Kejati Jateng itu, ditaksir mencapai Rp 43 triliun. Pada 2 minggu lalu diberitakan, tentang penggeledahan Kantor Pusat BPJS Ketenagaankerjaan di kawasan Jakarta Selatan.

“Latar belakang kami untuk berinisiatif beraudensi kepada Kajati Jateng, yaitu pada 2 minggu lalu adanya kabar yang mengejutkan, dengan munculnya berita bahwa pada tanggal 18 sampai 20 Januari 2021 telah dilakukan penggeledahan Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Jakarta Selatan. Dugaan kasus tindak pidana korupsi BPJS Ketengakerjaan ditaksir mencapai Rp 43 triliun. Hal ini membuat keresahan dan spekulasi di masyarakat khususnya buruh tentang dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, “ungkap Aulia.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima gnews.id dari KSPI Jateng, mencatat, sampai akhir 2019 dengan jumlah sekitar 54,97 juta pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Rinciannya, 34,17 juta tenaga kerja peserta aktif dan 681,43 ribu pemberi kerja aktif dengan kontribusi iuran yang terkumpul sepanjang tahun 2019 sebesar Rp73,43 triliun.

KSPI Jateng saat beraudensi ke Kejati Jateng menyampaikan sikap atas dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan (Foto: KSPI Jateng)

Berdasarkan catatan KSPI Jawa Tengah, per tanggal 31 Desember 2020 dana kelolaan BP Jamsostek mencapai Rp 486,38 triliun dengan hasil investasi mencapai Rp 32,30 triliun serta YOI mencapai 7,38%. Aset alokasi per 31 Desember 2020 meliputi surat utang 64%, saham 17%, deposito 10%, reksadana 8%, dan Investasi langsung 1%.

Baca Juga  Peran Sekolah Kedinasan Dalam Membentuk Karakter Anti Korupsi Bagi Taruna

“Sangat wajar kalau buruh sangat bereaksi keras dengan kasus ini, karena ada uang buruh yang di simpan di BPJS Ketenagakerjaan untuk masa depan buruh dan keluarganya. Untuk itu KSPI Jateng menyikapi isu yang berkembang cepat di masyarakat tentang dugaan tindak pindana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Dugaan tidak pindana korupsi ini menurut kami sangat dahsyat, ” lanjut Aulia.

Aulia menambahkan, diketahui pada kasus Jiwasraya yang pernah menduduki peringkat pertama hingga mencapai kerugian negara sekitar 16,8 triliun. Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada BPJS Ketengakerjaan tersebut berpotensi kerugian negara yang ditaksir sekitar Rp 43 triliun

“Kalau dikonversi ke upah buruh dengan standar upah ibu kota mampu menggaji kurang lebih 10 juta orang pekerja dan setara dengan tujuh kali lipat korupsi Bank Century yang kerugiannya Rp 6,7 triliun,” imbuh Aulia.

Berikut 4 sikap dari KSPI Jateng atas kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya :

1. Mendukung penuh langkah yang diambil Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus dugaan adanya tidak pidana korupsi di BPJS ketenagakerjaan yang pontensi merugikan Negara mencapai Rp 43 triliun.

2. Mengutuk keras adanya dugaan praktik korupsi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Meminta pemeriksaan terhadap dugaan skandal ‘giga’ korupsi BPJS Ketenagakerjaan dibuka secara transparan, serta mencekal Direktur Utama dan para Direksi BPJS Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan.

4. Meminta kepada Kajati Provinsi Jawa Tengah utuk menyampaikan sikap KSPI Jateng ke Kajagung di Jakarta .
(RedG/Dicky Tifani Badi)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed