Sragen – Anggota Fraksi PKB DPR RI Luluk Nur Hamidah mendorong pemberdayaan agar santri terlibat proaktif menjadi pelopor ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Luluk dalam peringatan Hari Santri Nasional di Ponpes Mambaul Huda Ngasinan Wetan Gebang, Masaran, Sragen.(Kamis, 22/10/2020).
Komitmennya dalam ketahanan pangan diwujudkan dalam beberapa bentuk perjuangan di Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI itu mengusulkan santri diberikan ruang khusus untuk keterlibatan santri dalam melakukan penetrasi ketahanan pangan nasional.
“Momentum Hari Santri Nasional yang saat ini diperingati di tengah pandemi menjadi satu jihad kebangsaan di bidang ketahanan pangan. Itu menjadi perjuangan santri yang kami usulkan,” tegasnya, Kamis (22/10/2020).
Legialator asal Dapil IV Jateng itu menilai, ketahanan dan kemandirian pangan seyogyanya didukung oleh semua simpul-simpul stakeholder terkait.
Legislator muda Fraksi PKB itu memperjuangkan agar Kelompok Santri Tani dimasukkan dalam nomenklatur lembaga yang diakui Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
“Tujuannya, santri dan pondok pesantren bisa mengakses dan mendapatkan bantuan dari manfaat program-program Kementan RI,” ujarnya lugas.
Menurutnya, santri hingga saat ini belum diperhitungkan serius oleh pemerintah. Padahal, potensi dan peluang santri sangat besar jika pemerintah membidiknya dengan maksimal.
Pelibatan kaum santri dianggap bisa efektif dan masif. Pasalnya, kaum bersarung masih dipandang kolot dan konservatif.
“Kami harap elemen ini dapat ditangkap sebagai peluang melebarkan pintu percepatan ketahanan pangan,” imbuh Luluk, yang juga Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP PKB.
Jika konsep ini diterima dan diterapkan, nantinya out put yang diharapkan Kelompok Santri Tani mampu mengembangkan wawasan pertanian. Kelebihannya, santri ini berada dalam naungan pesantren.
Dalam prakteknya, pemerintah bisa melibatkan pondok pesantren sebagai partner lembaga pembinaan terhadap santri.
“Nanti pesantren bisa menerima bantuan berupa alat atau mesin pertanian, bibit produktif, perikanan konsumsi dan lainnya. Kata siapa santri hanya bisa mengaji. Santri juga bisa menjadi pelopor ketahanan pangan,” bebernya.
Luluk ingin pemerintah turun tangan memberikan intervensi ketegasan untuk kemandirian santri. Selama ini santri yang dikirim orang tuanya, atau dilayani pihak pesantren, bisa mengembangkan skill dan memenuhi kebutuhan melalui hasil pangan.
Ia meminta peringatan Hari Santri Nasional tidak hanya dirayakan ceremonial belaka. Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional harus diperhatikan.
Ia tidak menampik pandemi Covid-19 memukul mundur banyak sektor. Sektor ekonomi, pendidikan dan pariwisata harus tiarap.
“Seperti dawuh KH Hasyim Asy’ari bahwa petani penolong negeri. Dalam hal ini, santri harus mengambil peran dan diorbitkan,” tegas Luluk.
“Kami mendorong santri terlibat dalam dunia pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab itu kami meminta keberadaan mereka (santri) harus diakui pemerintah,” tutupnya. (*)
Komentar