OPINI

Oleh : Rizki Akbar (Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)

Jakarta – Dalam era global, tantangan terbesar justru muncul bukan dari eksternal, melainkan internal.  Bangsa kita sekarang umumnya dalam keadaan sakit secara mental karena masyarakat Indonesia sangat dikenal dengan mentalitas buruk. Bangsa yang sudah dilimpahi kekayaan alam dan keadaan geografis yang nyaman justru menjadi porakporanda karena adanya kasus korupsi yang berakibat  kemiskinan, pencurian hak intelektual, banalitas atau kekerasan, perampasan milik rakyat kecil, dan  tindakan lain yang ditenggarai sudah menjadi hal biasa di negeri ini. Indonesia sudah tercatat sebagai
bangsa terkorup di kawasan Asia.

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini.
Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang  pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana  bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Kejadian ini makin  mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia antara lain dengan membentuk badan Negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK). Semenjak didirikan tahun 2002 sampai sekarang KPK telah menindak  berbagai kasus korupsi. Akan tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) tetaplah rendah. Bahkan untuk tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat Negara terkorup di Asia Pasifik, dan tahun 2011 indek persepsi korupsi (IPK) Indonesia adalah 3.0 peringkat 100 dari 183 negara di dunia (Transparansi Internasional, 2011).

Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional  sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan  No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku
antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

Fenomena yang ditemui di lapangan menunjukan bahwa pembelajaran tentang korupsi yang  dilaksanakan dalam mata pelajaran PKn belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, terutama  menyangkut penanaman sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Pembelajaran masih  terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi  kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi ethical dari korupsi.

Sekolah tinggi kedinasan merupakan sekolah tinggi yang berada di bawah naungan kementerian. Mahasiswa yang bersekolah di sekolah kedinasan biasanya dikenal dengan istilah taruna. Pendidikan karakter yang ditanamkan dalam sekolah kedinasan adalah kerapian, kedisiplinan, tanggap, tanggung jawab, Handal, senior menghargai junior, Junior menghormati senior. Peningkatan  kualitas pendidikan sekolah tinggi kedinasan telah diupayakan oleh pemerintah, satuan pendidikan
dan masyarakat yang telah dilakukan secara terus-menerus.

Sekolah ikatan dinas adalah jenjang pendidikan di tingkat perguruan tinggi yang memiliki
fungsi untuk mencetak kader- kader ASN yang bersih dan memiliki integritas tinggi dalam
melaksanakan tugas. Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap antikorupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah kedinasan.

Pada dasarnya pendidikan antikorupsi di sekolah kedinasan dapat di definisikan sebagai suatu program pendidikan yang menjelaskan tentang berbagai korupsi yang terjadi di masyarakat dengan upaya menanamkan pada kader-kader Aparatur sipil Negara (ASN).

Tujuan pendidikan antikorupsi ada tiga,
pertama membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua,mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. (Kadir, 2018)

Taruna adalah sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah
akademi atau sekolah tinggi. Taruna juga memiliki arti sebagai manusia yang disempurnakan, karena taruna dituntut untuk bisa segala hal. Menjadi taruna merupakan suatu kebangaan sekaligus tantangan karena ekspektasi dan tanggung jawab yang dipikul oleh taruna begitu besar. Taruna memiliki pendidikan yang tinggi, calon intelektual ataupun cedekiawan muda sehingga diharapkan mampu menjadi pelopor perubahan bagi instansi,bangsa dan Negara.

Sekolah kedinasan berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya. Dalam pelaksanaannya,
sekolah kedinasan memberikan pelayanan berupa pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Dimana seluruh kegiatan  dilakukan dengan memerhatikan nilai-nilai dasar anti korupsi sekolah kedinasan memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter taruna yang berpikir kritis tentang isu-isu global untuk mengekspolrasi, mengembangkan dan mengekspresikan nilai-nilai dan pendapat mereka sendiri. Selain itu, Pendidikan Anti Korupsi bagi taruna memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di
kalangan taruna dan mendorong taruna untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia.
Perkembangan dunia telah memasuki era Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Masyarakat dituntut memiliki kemampuan literasi baru untuk menghadapi beberapa perubahan dalam hidupnya. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki dan berperan penting dalam keunggulan kompetitif individu adalah kemampuan memimpin masyarakat. Dengan perkembangan tersebut Pola
Pendidikan dalam ikatan dinas tentu harus berubah. Nyatanya Sekarang ini poltekip telah
mentikberatkan pada pola pengajarannya dibandingkan pelatihan dan pengasuhan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan kader kader pemasyarakatan yang unggul dibidang Pendidikan yakni menjadi taruna(i) yang memiliki pengetahuan yang lebih dan berwawasan global dan mampu menjawab
perubahan zaman khususnya dibidang pemasyarakatan. Untuk mengatasi mencegah terjadinya Tindakan korupsi , poltekip telah melaksanakan pengajaran , pelatihan dan pengasuhan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai anti korupsi.

Dengan pengajaran yang telah diutamakan saat ini poltekip telah memberikan pengajaran mata kuliah Pendidikan anti korupsi. Pengajaran tersebut sangat baik untuk mendoktrin para taruna untuk mencegah sejak dini melakukan perilaku korupsi. Dalam pembinaan dan pelatihan taruna tidak luput mengikuti seminar seminar anti korupsi, sosialisasi dan penyuluhan penyuluhan anti korupsi yang tentunya difasilitasi oleh poltekip. Sedangkan dalam pola pengasuhan, taruna selalu mendapatkan pengayoman dari Pembina dan senior-senior yang selalu menanamkan hal hal yang baik dan
membangun untuk menciptakan kader kader yang berintegritas tinggi.

Tidak hanya di poltekip, tetapi pada ikatan dinas lainnya ,pola pendidikan yang seperti inilah
yang dapat menjawab perubahan zaman. Di era sekarang ini generasi-generasi muda harus lebih diasah otaknya dibandingkan dengan fisik, terkhusus kader pemimpin yang nantinya bergelut di instansi pemerintahan. Dengan diutamakannya pengajaran dan penanaman doktrin anti korupsi sejak dini  akan menghasilkan buah pemimpin yang unggul dan berintegritas kuat dan menjadi sosok yang dapat
menjadi contoh suritauladan.

saya berharap tulisan saya ini dapat mengsinpirasi khususnya anak muda, tentang pendidikan anti korupsi , dan menanam perilaku tersebut sejak dini , sebab generasi yang akan  datang, kamilah yang akan menggantikan pemimpin pemimpin pada saat ini. (RedG/opini)

Tinggalkan Komentar