oleh

Peraih Penghargaan Antikorupsi Kini Jadi Tersangka KPK

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Provinsi Sulsel Tahun Anggaran (T.A) 2020-2021 dengan total senilai Rp5,4 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, perjalanan dugaan suap dan gratifikasi tersebut berawal dari akhir 2020 hingga Februari 2021 ini.

Saat itu Nurdin diduga menerima uang dari seorang kontraktor senilai Rp.200 juta. Kemudian pada awala dan pertengahan Februari 2021 melalui ajudannya bernama Samsul Bahri menerima uang yang masing-masing senilai Rp22,2 miliar dan Rp1 miliar dari seorang kontraktor Agung Sucipto (AS).

“AS pada 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada NA melalui ER (Edy Rahmat),” ujar Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari.

Dengan demikian, total uang yang diterima Nurdin Abdullah dalam kasus ini sebesar Rp5,4 miliar.

Adapun konstruksi perkara ini, menurut Firli, bahwa Agung yang merupakan Direktur di PT. Agung Perdana Bulukumba (APB) telah lama kenal dengan Nurdin. Firli menyebutkan, Agung ini ingin mendapatkan beberapa proyek infrastruktur di Sulsel TA 2021.

Namun, Agung juga sudah pernah mengerjakan beberapa proyek lain sebelumnya di Sulsel pada (DAK Penugasan) TA 2019. Diantaranya adalah peningkatan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba dengan nilai proyek sebesar Rp28,9 miliar. Kemudian berlanjut pada tahun anggaran 2020 pada proyek yang sama dengan nilai Rp15,7 miliar.

Selanjutnya, pembangunan Jalan Ruas Palampang-Munte-Bontolempangan dengan APBD Provinsi senilai Rp19 miliar, pembangunan jalan, pedisterian, dan penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp20,8 miliar.

Baca Juga  Mencegah Perilaku Korupsi Di Pemasyarakatan

Selain itu, juga merehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp7,1 miliar.

Firli mengatakan, komunikasi antara Agung dan Edy yang merupakan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulsel yang sekaligus orang kepercayaan Nurdin ini terjalin sejak Februari 2021.

“Sejak Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara AS dengan ER sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan NA untuk bisa memastikan agar AS mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021,” jelas Firli.

Dalam beberapa komunikasi tersebut, kata Firli, diduga ada tawar menawar ‘fee’ untuk penentuan masing-msing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh Agung.

“Sekitar awal Februari 201 ketiak NA sedang berada di Bulukumba bertemu dengan ER dan juga AS yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira,” tandasnya.

Sementara itu, Nurdin sendiri mengaku tidak tahu jika dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus proyek infrastruktur di Sulsel. Pasalnya, ia tidak mengetahui jika Edy Rahmat menerima suap dari tersangka Agung Sucipto.

Kendati demikian, Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) tahun 2017 ini mengaku ikhlas dalam menjalani proses hukum. “Saya ikhlas menjalani proses hukum. Karena memang kemarin itu kita nggak tau apa-apa,” kata Nurdin di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/2/2021).

Sebagai informasi dalam kasus ini, Selain Nurdin Abdullah, KPK juga sudah menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Edy Rahmat (ER) sebagai penerima suap serta pihak kontraktor Agung Sucipto (AS) sebagai tersangka. (RedG/ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed