OPINI

Oleh : Zeland Muhammad Barr (Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan)

Jakarta – Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum Hal ini sebagaimana tertera dalam undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum Negara Republik Indonesia sangatlah mengedepankan hukum diatas segalanya namun pada faktanya saat ini hanya sebagai istilah belaka, karena kita dapat melihat para Penegak hukum yang ada di negara Republik Indonesia belum berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya hal ini ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas para penegak hukum yang ada di Indonesia, peradilan selalu di mana populasi, pasal-pasal dakwaan cenderung asal-asalan dan tidak menyentuh suatu perkara. Sebagai aparat penegak hukum seharusnya menegakkan hukum namun pada faktanya justru menjadikan hukum sebagai alat untuk melekatkan suatu kekuasaan dan kepentingan pribadi. Korupsi merupakan suatu cara bagi para aparat penegak hukum untuk memenuhi hasrat yang bertujuan untuk mementingkan kepentingan pribadi dalam mencapai kekuasaan duniawi.

Di Indonesia permasalahan korupsi kolusi dan nepotisme sudah terjadi sejak lama, dengan demikian perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum yang ada di negara Indonesia dianggap sudah lazim, Selain itu korupsi merupakan sebuah pemicu kuat rubuhnya pemerintahan orde baru sebagai langkah awal menuju reformasi.
Petugas Pemasyarakatan merupakan aparat penegak hukum yang memiliki fungsi Sebagai pembina yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan Pendidikan yang bertujuan untuk mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat sebagai manusia yang seutuhnya. Namun kenyataannya sampai saat ini Lembaga pemasyarakatan masih sering terjadinya tindak korupsi, suap dll yang dilakukan oleh oknum, petugas Pemasyarakatan.

Dalam mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih dari tindak korupsi maka perlu untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada Lembaga Pemasyarakatan
1. Etika pelayanan publik serta reformasi birokrasi mempunyai pengaruh terhadap zona integritas wilayah bebas korupsi Namun demikian seharusnya para pegawai harus memiliki etika serta budaya melayani di dalam dirinya, karena etika dalam pelayanan akan sangat mempengaruhi sebuah kualitas dari pembangunan zona integritas yang dicanangkan selama ini. Etika yang dimiliki oleh seorang petugas dapat meyakinkan seorang pimpinan di wilayah dan kantor pusat maupun masyarakat sebagai pengunjung di lembaga pemasyarakatan
2. Peningkatan sumber daya manusia dari wilayah bebas korupsi Sumber daya manusia merupakan salah satu yang perlu untuk diperhatikan dalam meningkatkan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku titik petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya diberikan bekal pendidikan nilai-nilai anti korupsi dalam menjalankan tugasnya nggak selalu berpedoman terhadap peraturan dan SOP yang berlaku. Dengan demikian an-naas Lembaga Pemasyarakatan akan selalu memberikan pelayanan yang Prima tanpa ada unsur iming-iming untuk diberikan suatu imbalan dari pengunjung maupun narapidana titik termasuk juga memberikan sebuah pelayanan yang Prima tanpa adab pungutan yang diminta dari masyarakat sebagai pengunjung. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan akan menjadi lebih baik karena terhindar dari tindakan yang menyimpang seperti korupsi yang santer terdengar di setiap media masa
3. Penetapan satuan kerja sebagai wilayah bebas dari korupsi dengan penerapan ini dimaksudkan sebagai suatu kompetisi serta menjadikan area percontohan diterapkannya pelaksanaan formasi birokrasi pada setiap lingkungan Kementerian Hukum dan hak asasi manusia melalui pembangunan zona integritas yang menerapkan instrumen zona integritas berdasarkan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 52 tahun 2014

Peningkatan pengelolaan Kinerja Lapas dengan memberikan pelayanan pada setiap standar pelayanan yang ada di Lapas. Dengan adanya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, diharapkan agar setiap pelayanan masyarakat dan narapidana lebih maksimal tanpa ada harapan imbalan dalam setiap memberikan layanan agar meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
Dengan demikian untuk pencegahan tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan melalui Reformasi Birokrasi dibutuhkan lebih banyak control yang dilakukan agar penyimpangan yang terjadi dapat dicegah dengan semaksimal mungkin, karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup berbangsa, dan bernegara.

Namun yang lebih penting untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan terhindar dari tindak korupsi yang sering dilakukan oleh oknum petugas yaitu kembali lagi kepada diri individu masing-masing. Meskipun dalam instansi Pemasyarakatan sudah mencanangkan wilayah bebas dari korupsi tetapi ketika diri individu masih tidak mau merubah kebiasaan buruk seperti adanya suap menyuap, korupsi dan lain-lain maka budaya korupsi akan tetap mengakar di suatu instansi. Maka dari itu sangat perlu diberikannya pendidikan nilai-nilai anti korupsi dengan cara menanamkan kejujuran, memberikan pemahaman hukum yang berlaku terhadap para pelaku tindak korupsi sejak masih dalam proses Pendidikan.(RedG/opini)

 

Tinggalkan Komentar