oleh

Pemprov Jambi Sepakat Laksanakan PEN 2021 Tanpa KKN

Jambi – Dalam rangka mempercepat pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dampak dari Covid-19, Polda Jambi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi serta jajarannya melaksanakan sosialisasi dan penandatanganan fakta integritas agar aparatur negara tidak melakukan tindak pidana Korusi, Kolusi dan Neoptisme (KKN) dalam pelaksanaan anggaran untuk pemilihan ekonomi tahun ini.

Acara Sosialisasi dan Penandatanganan Fakta Integritas, pada Kamis (8/4/2021), dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dany Setiyono. Sosialisi dan fakta integritas itu, untuk mempercepat PEN tahun ini tanpa ada permasalahan hukum nantinya.

Sigit mengatakan, sosialisasi, deklarasi dan fakta integritas ini merupakan bentuk komitmen untuk seluruh pihak baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah, APIP/Inspektorat dan BPKP Perwakilan Jambi yang berperan secara aktif untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan monitoring semua kegiatan PEN 2021.

“Sebenarnya sejak 2020 program PEN telah berjalan dengan lancar dan baik, namun demikian, memang perlu komitmen kembali agar tahun ini juga tidak ada temuan dan kasus,” kata Sigit Dany.

Kepoilisian akan terus memantau perkembangan di lapangan secara teknis dan tentunya akan muncul berbagai masalah yang harus segera dikomunikasikan. “Paling penting saat ini penandatanganan fakta integritas diupayakan dapat mengikis niat moral kurang baik dari seluruh pelaksana kegiatan ini,” tutur Sigit Dany.

Penandatanganan Deklarasi Fakta Integritas menjalankan anggaran PEN 2021 di Jambi (Foto: Istimewa)

Tentunya kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi bahwa apa yang sedang dilaksanakan ini sangat dibutuhkan oleh negara, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19.

Untuk kegiatan PEN sendiri dari pemerintah pusat maupun APBD dan APBN masih berfokus kepada seluruh aspek baik itu kesehatan, bantuan sosial, UMKM dan yang lainnya sama seperti sebelumnya. Bahkan jumlahnya bertambah, namun demikian akan ada ‘refocusing’ kembali dari Pemprov Jambi agar nantinya ada besaran yang jelas untuk program PEN.

Baca Juga  Mahasiswa KKNT UMP 2021 Gelar Pelatihan Pcembuatan Hand-Sanitizer

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Ferdiansyah mengatakan, informasi yang didapat dari Bakeuda Provinsi Jambi pada tahun 2021 ini bahwa OPD yang mendapatkan dana PEN terdapat beberapa OPD sepert Dinas Ketahanan Pangan, Disperindag, Koperasi dan UMKM, Dinas TPHP, serta dinas kelautan dan perikanan dengan total anggaran mencapai Rp14 Miliar. “Namun karena adanya recofusinh mungkin besaran dananya tidak sebesar itu,” ujarnya.

Terkait pengawasan, Inspektorat Provinsi Jambi tetap melakukan pengawasan dalam bentuk ‘clear warning system’ memberikan peringatan dini, sehingga nanti dapat mengikis moral dan niat jahat (kurang baik) untuk para pengelola anggaran yang menerima program PEN tanun ini. Misalnya, tidak melakukan hal yang bersifat kecurangan.

Hal serupa diungkapkan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Hermaji. Menurutnya, pada tahun 2020 kemarin program PEN berjalan dengan baik. Terkait dengan pengawasan, BPKP mengawasi mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Terkait PEN ini, BPKP tetap berkomitmen sesuai dengan tupoksinya yakni melaksanakan pengawasan sesuai dengan tanggungjawabnya.

“Kami bisa dalam sisi ‘consulting’, dalam hal ini kegiatan PEN ini para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan kegiatan tersebut sering agak binggung terhadap eksekusi anggaran mereka, sehingga kami siap untuk mendampingi dan menjaga akuntibilitas mereka sehingga dapat berjalan dengam baik dan terlaksana,” tutur Hermaji. (RedG/Syah)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed