oleh

Pemko Batam Belum Pastikan Belajar Tatap Muka

Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam sampai saat ini belum bisa memastikan belajar tatap muka untuk sekolah di mainland (perkotaan). Sebab, sampai saat ini belum ada satupun sekolah di mainland yang melakukan belajar tatap muka.

Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan, dari informasi yang ia terima bahwa para orangtua kebanyakan menolak untuk anaknya belajar tatap muka di sekolah.

“Banyak penolakan dari orangtua anaknya belajar tatap muka di sekolah,” kata Rudi.

Kata dia, Pemko Batam akan menggelar rapat berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Kata Rudi, rapat tersebut untuk memutuskan apakah di mainland bisa belajar tatap muka di sekolah atau tunggu setelah dilakukan suntikan vaksin Covid-19 terlebih dahulu.

“Nanti kita putuskan dalam rapat, belajar tatap muka setelah suntik vaksin atau tidak. Karena dalam aturan pendidikan saat ini, anak-anak tidak masalah belajar dirumah melalui online,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, Dinas Pendidikan hanya menerima pengajuan permohonan belajar tatap muka. Kata dia, dari daftar pengajuan yang paling banyak mengajukan belajar tatap muka ialah tingkat PAUD.

“Paling banyak PAUD ada sekitar 100san sekolah mulai PA, Kelompok Bermain hingga TK, sementara SD adas sekitar 62 sekolah dan SMP ada 16 sekolah, semua sekolah yang mendaftar itu sekolah negeri dan swasta,” kata Hendri, Senin (11/1/2021).

Kata Hendri, meskipun Dinas Pendidikan belum memberikan rekomendasi ke sekolah yang telah mengajukan belajar tatap muka, mereka akan melakukan verifikasi ketat. Namun, untuk sekolah yang berada di hinterland (pedesaan) tidak ada masalah dan tetap melaksanakan belajar tatap muka.

“Yang belum melaksanakan belajar tatap muka hanya di kota saja, tapi untuk di hinterland tidak masalah mereka tetap melakukan belajar tatap muka,” ujarnya.

Baca Juga  Kapolres Bangka Barat, Pimpin Lari Pagi Personil Polres

Sebelum mengambil keputusan untuk belajar tatap muka di mainland sambungnya, mereka akan melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah. Apalagi ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang tidak menguntungkan, makanya Dinas Pendidikan akan melaporkan hal ini ke pimpinan terlebih dahulu.

“Kami akan laporkan ke pak wali, apakah memberikan kesempatan untuk belajar tatap muka di perkotaan atau tidak,” ucapnya.(redG/Bayu).

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed