oleh

Pemkab Bangka Tengah Seriusi Digitalisasi Keuangan Daerah

Pangkalan Baru — Perkembangan ekonomi dan keuangan digital saat ini masuk di berbagai sektor seperti edukasi, transportasi, akomodasi, bahkan transaksi. Di lingkup pemerintah daerah. Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD) diarahkan untuk mendorong perluasan transaksi keuangan pemerintah daerah.

Secara elektronik melalui perubahan sistem pendapatan dan belanja daerah, dari sistem tunai menjadi sistem non tunai, berbasis data digital yang selanjutnya disebut sebagai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Dalam kesempatan tersebut,
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyampaikan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut sekaligus evaluasi terhadap program yang sudah berjalan.

“Rekomendasi pembuatan kebijakan, koordinasi terkait pelaksanaan program kerja ETPD di Pemkab Bangka Tengah, sekaligus mendorong inovasi percepatan dan perluasannya, juga pengintegrasian ekonomi serta keuangan digital, Selasa (28/11/2023).

Ia mengatakan berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), pada semester I Pemerintah kabupaten Bangka Tengah telah berstatus digital dengan skor 87,7% dan menduduki peringkat ke-6 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau ke-9 se wilayah Sumatera.

“Semoga kita dapat mengejar ketinggalan status ini untuk di semester II,” harapnya.

Dikatakannya, kerja sama semua pihak dalam mengatasi dan menggali apa saja potensi yang bisa meningkatkan nilai ETPD Kabupaten Bangka Tengah.

“Tugas TP2DD adalah mendorong para OPD pengampu pajak dan retribusi agar dapat meningkatkan realisasi pajak dan retribusi dengan pembayaran QRIS dan mobile banking,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sugianto mengatakan untuk meningkatkan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Salah satunya adalah OPD bisa menjadi agen perubahan di lingkungan Pemerintah kabupaten Bangka Tengah.

“Kita bisa berikan reward bagi ASN yang bisa mendukung penggunaan digitalisasi transaksi keuangan daerah,” jelasnya.

Ia juga menambahkan untuk OPD yang mengelola retribusi diharapkan bisa mengedukasi masyarakat bagaimana cara menggunakan transaksi online.

Baca Juga  PWI Kota Sungai Penuh  Temui  Kapolres Kerinci, Silaturahmi  Bersinergi dalam Penegakan Hukum

“Memang butuh kerja keras edukasi, tapi secara bertahap bisa,” imbuhnya.(RedG /*)

Komentar

Tinggalkan Komentar