oleh

Pemerintah Daerah yang Tidak Ramah Kependudukan Pasti Merugi

Semarang  – Grand Desain Kependudukan (GDPK) menjadi panduan atau semacam GBHN nya Pembangunan Kependudukan di Kota dan Kabupaten ataupun Provinsi. Lima pilar kependudukan dan strategi jitu bagi  keberhasilan kependudukan di Indonesia.

Sangat merugi bagi Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan pijakan pembangunan berorientasi pada kependudukan, karena saat tidak dipikirkan bersama maka banyak problematika yang akan muncul dan akan ada dampak kentara.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto,  pada pertemuan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pembinaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana di Semarang, Kamis (9/03/2023).

Saat terjadi ledakan penduduk, tapi tidak berkualitas, maka besar kemungkinan  kita bisa mundur lagi, sehingga perlu pengendalian penduduk agar generasi berkualitas. Mengikuti program keluarga berencana menjadi salah satu jurus pengendalian penduduk.

Terkait kualitas penduduk, Boni menambahkan, ancaman stunting dibeberapa daerah harus dicegah karena stunting tidak bisa diobati, disparitas pendidikan antar wilayah, ada bonus demografi, ada ketimpangan gender, dan ada kemiskinan ekstrim.

Strategi pembangunan kependudukan menuju 2025 menurut Boni, pertama penduduk tumbuh seimbang optimum population, program KB dioptimalkan, kedua pencegahan stunting goal 1 SDGs dan Skils matching,

Ketiga kebijakan Kampung KB, penguatan generasi berencana (Genre), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), GoLantang (Go Lansia Tangguh).

Selain itu, keempat transmigrasi Produktif, migrasi profesional, re urbanisasi. kelima adalah pentingnya satudata sehingga tidak ada perdebatan,  kependudukan harus dikendalikan, perkuat data di desa.

Sementara Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Retno Setyowati, M.S.mengatakan, pihaknya siap membantu untuk pencapaian strategi kependudukan sampai tahun 2025 yang disampaikan Deputi Dalduk.

” Koalisi Kependudukan Indonesia di Jawa Tengah sudah terbentuk dan mereka sudah eksis untuk membantu pencapaian strategi tersebut, daerah tidak merugi jika dalam pencapaian program kebijakan pengendalian penduduk untuk bermitra dengan KKI, selain mereka paham masalah didaerahnya, mereka juga membantu penyusunan Policy brief dimana membantu menyusun dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu yang berisi temuan, rekomendasi dari sebuah permasalahan,” pungkasnya. (RedG/BU)

Komentar

Tinggalkan Komentar