Pemalang – Dalam kontestansi Pilkada 2020 Mukti Agung Wibowo berpasangan dengan Mansur Hidayat diusung oleh partai PPP dan Gerindra, yang mengalahkan pasangan Agus Sukoco – Eko Priyono yang diusung PDIP – Golkar-Nasdem dan Iskandar Ali Syahbana berpasangan dengan Ahmad Agus Wardhana yang diusung oleh partai PKB dan PKS.
Mukti Agung Wibowo dilantik dan diambil sumpahnya pada Jum’at 26 Februari 2021. Pada Jum’at, 12 Agustus 2022 ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa kepala dinas Pemkab Pemalang dalam tangkap tangan KPK dalam kasus jual beli jabatan.
Terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mengaku Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo (MAW) bukan kadernya.
Hal itu disampaikan oleh Suharso usai mengikuti acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang diselenggarakan oleh KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (15/8).
“Ya kita Innalilahi wa innailaihi rojiun. Sebenarnya bukan kader PPP,” ujar Suharso kepada wartawan.
Namun demikian, dengan ditangkapnya Bupati Mukti tersebut, Suharso mengaku akan mengambil pembelajaran ketika melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan didukungnya dalam kontestasi Pilkada.
“Ke depan, yang kaya begini yang kita coba cari memaksimalkan supaya mereka-mereka yang terpilih itu benar-benar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan,” kata Suharso.
Suharso mengaku, PPP akan mewajibkan setiap bakal calon (Bacalon) anggota legislatif maupun Bacalon kepala daerah untuk memiliki sertifikat antikorupsi dari KPK.
“Yang paling pertama buat PPP adalah orang, waktu merekrut orang itu yang paling penting. Owh iya tadi saya sudah bilang, harus ada sertifikasi untuk seluruh bacaleg dan bahkan kemudian nanti para pengurus partai kita untuk saya wajibkan mengikuti ini,” pungkasnya.
Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Waketum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman. Partai yang mengusung Mukti Agung Wibowo dalam pilkada 2020 lalu.
“Saya kaget juga katanya di gerbang belakang DPR, nggak ngerti juga kita urusannya apa,” kata Waketum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui di sela-sela acara Rapimnas Gerindra, SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/8/2022).
Saat disinggung soal Gerindra pernah mengusung Mukti saat Pilkada 2020, Habiburokhman mengaku tidak tahu menahu. Urusan tersebut, kata dia, hanya berlaku pada saat Pilkada saja. Selain itu, Anggota Komisi III DPR itu juga membantah jika Mukti merupakan kader Gerindra.
“Wah nggak ngerti juga kalau itu. Usung mengusung kan kemaren. Bukan kader kita juga kan,” ujarnya. (RedG)
Komentar