Pemalang – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI (mentristek dikti) Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak. melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Pemalang dalam rangka meninjau pemilihan Kepala desa Secara Elektronik elektronik di Kabupaten Pemalang, Minggu (23/9/2018).

Mensirtek dikti beserta rombongan diterima oleh Bupati Pemalang H. Junaedi, di Pringgitan, kantor Bupati Pemalang.

Dalam sambutannya bupati memaparkan mengenai pilkades serentak Kabupaten Pemalang tahun 2018 yang dilaksanakan pilkades 172 desa  selama 10 gelombang/tahan dikarenakan adanya keterbatasan peralatan.

Bupati Pemalang juga mengemukakan dengan  adanya teknologi ini, baik e-verifikasi, E-Votting dan e-rekapitulasi
telah dilaksanakan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh BPPT.

Dalam kesempatan itu bupati Pemalang juga menyampaikan bahwa dengan teknologi ini dapat mengeliminir akan kecurangan kecurangan yang mungkin ada serta mempercepat dalam rekapitulasi penghitungan suara.

Menteri ristek dikti diwakili oleh Deputi   Teknologi Informasi, Energi dan Meterial Prof. DR. Eniya Listiana Dewi memaparkan mengenai bukti sengketa hasil pemilu melalui unggah form plano bertanda tanda digital langsung dari TPS.

Prof. Eniya memaparkan manajemen TPS yang baik menghasilkan pemilu n
yang akuntabel.

“Perhitungan suara di TPS dilakukan secara manual dan dituliskan dalam form C1. Plano KWK berupa tally atau catatan hasil perhitungan perolehan suara di  TPS, disaksikan masyarakat, saksi dan pengawas serta pemantau dan lainnya. Sudah dimungkinkan hasil perhitungan sesuai PKPU 8/2018 tentang Pemungutan dan perhitungan suara. Oleh karena itu informasi form C1. Plano-KWK adalah informasi publik yang seyogyanya diunggah ke laman KPU yang sekaligus dapat menjadi bukti hukum yang sah ketika unggahan form C1. Plano-KWK tersebut bertanda tangan digital” papar Prof. Eniya.

Prof. Eniya juga meminta dukungan anggota DPR RI agar e-voting ini dapat diterapkan di Pilpres, Pileg, pilgub maupun pilgub/pilwakot dengan payung hukum serta regulasi hukum yang jelas dari DPR RI.

Setelah pemaparan selesai, rombongan mentristek dikti diajak meninjau langsung TPS di desa Surajaya (RedG)

Tinggalkan Komentar