oleh

Mendagri Usul Daerah Perbanyak 3T dan 4M Serta Bentuk Tim Khusus

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memperbanyak tracing, testing, treatment atau 3T dan mengecek kepatuhan masyarakat dalam menerapkan 4M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 yang dilakukan secara daring bersama Pemda DKI Jakarta, Pemda Jawa Barat (Jabar), Pemda Jawa Tengah (Jateng), Pemda Jawa Timur (Jatim), Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemda Banten, serta Pemda Bali, pada Jum’at (08/01/21).

“Masalah testing ini kami juga sudah sampaikan kepada Pak Menkes (Menteri Kesehatan) sebaiknya semua kabupaten didukung dengan PCR, dengan anggaran dari Kemenkes. Memang risikonya angka positif akan meningkat, tapi kita dapat angka yang real, sehingga kita dapat membuat kebijakan penanganan dengan lebih tepat,” ujarnya.

Terkait penerapan 4M, Tito meminta Pemda agar aktif lakukan pengecekan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sehingga tidak melulu hanya mengandalkan data, terutama data dari Satgas Covid-19.

“Meskipun satgas daerah juga ada data, tapi datanya data umum juga. Kami sarankan misalnya daerah mana saja yang kepatuhannya rendah, bahkan bisa dibreak down lagi mungkin kecamatan mana, sehingga bisa diperkuat program masker di daerah itu. Cuci tangan juga demikian,” kata dia.

Sedangkan terkait dengan kerumunan, Mendagri mengusulkan agar bisa dipilah. Misalnya kerumunan mana yang palig banyak terjadi penyebaran Covid-19 sehingga bisa dibuat kebijakan yang lebih khusus lagi untuk dibatasi.

“Misalnya demonstrasi ada regulasi khusus, mengenai masalah kegiatan keagamaan regulasinya khusus, dine in regulasinya khusus. Nah ini yang kami lihat mungkin perlu dibreak down oleh setiap daerah,” paparnya.

Selain itu, Mendagri juga mengusulkan adanya tim khusus yang bekerja untuk melakukan tracing dalam mencegah penularan Covid-19, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara. Sehingga, kata Tito, petugas Puskesmas, TNI, dan Polri tidak terlalu terbebani, mereka hanya back up kerja tim khusus tersebut.

Baca Juga  Mendagri Mengganti Sejumlah Pejabatnya

“Tracing ini beberapa negara kami lihat mereka memiliki tim khusus. Jadi tidak membebankan kepada petugas yang memiliki tugas yang lain, seperti tugas Puskesmas, TNI/ Polri. Itu hanya memberikan back up tim khusus yang dibuat khusus hanya untuk tracing ini,” imbuhnya.

Menurut Tito, dengan dibentuknya tim khusus tracking ini, bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Ia mencontohkan perekrutan untuk tim khusus ini bisa di ambil dari lulusan SMA atau diploma yang kemudian ditraining secara spesifik.

“Setelah itu mereka diberikan ibaratnya gaji, bahkan di beberapa negara diberikan insentif, begitu mereka menemukan 10, menemukan 20 mereka mendapatkan insentif, tapi tentunya ada kriterianya Pak, ini tim tracing,” pungkasnya. (RedG/ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed