oleh

Mendagri Keluarkan SE Percepatan Pelaksanaan APBD 2021

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/145/SJ tertanggal 12 Januari 2021. SE ini difokuskan pada dua hal, yaitu untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Mochamad Ardian mengatakan, Surat Edaran ini merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan untuk mulai merancang upaya pemulihan ekonomi kuartal I-2021 sejak dini.

“Dengan dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri, diharapkan dapat terlaksana percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ardian dalam keterangan persnya yang diterima G-News.id di Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Ardian menjelaskan, pada tahun 2020 lalu merupakan tahun yang penuh tantangan akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda seluruh dunia. Dampaknya, bukan hanya pada bidang ekonomi, namun pada seluruh aspek kehidupan. Sehingga APBN dan APBD Tahun 2020 menjadi instrumen utama yang difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Untuk itu, di Tahun 2021 ini, kata Ardia, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dapat mencapai kisaran 4,5% – 5,5% seperti yang diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan. Di mana pertumbuhan ekonomi dimaksud didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah.

“Antara lain adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penyediaan vaksin kepada masyarakat,” jelasnya.

Adapun SE Mendagri tersebut ditujukan pada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk Percepatan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.

Menurut Ardian, SE ini ini juga untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Baca Juga  Mendagri Mengganti Sejumlah Pejabatnya

Dia menjelaskan, untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran, agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

“Pelaksanaan kegiatan dimaksud juga memperhatikan realisasi penerimaan daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD,” terangnya.

Kedua, lanjut Ardian, dalam percepatan kemudahan investasi di daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan potensi di daerah sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN guna memperkuat iklim investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan non fiskal) dan/atau kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Melalui surat edaran ini, Pemerintah Daerah diminta untuk berperan aktif mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBD dari awal tahun anggaran serta mempermudah investasi di Daerah,” pungkas Ardina. (RedG/Ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed