Pembekalan Pilkada Berintergritas oleh Menteri Dalam Negeri bersama KPK RI dan juga Bawaslu RI.

Batam – Menteri Dalam Negeri bersama KPK RI dan juga Bawaslu RI melaksanakan pembekalan Pilkada Berintergritas 2020 di hotel Rodisson Batam, Selasa (10/11/2020). Pembekalan ini diikuti 4 provinsi terdiri dari Kepri, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga Kalimantan Timur.

Pembekalan Pilkada Berintergritas 2020 juga diikuti pasangan calon (Paslon) kepala daerah baik tingkat provinsi maupun Kota atau Kabupaten.

Untuk di provinsi Kepri diikuti 18 paslon Gubernur maupun Walikota dan Bupati, provinsi Kaltim diikuti 40 Paslon, Lampung ada sekitar 30 Paslon dan juga NTT ada sekitar 31 Paslon.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pertemuan ini sebelumnya sudah disepakati oleh Kemendagri, KPK, KPU dan Bawaslu RI. Kata dia, pertemuan ini juga dalam rangka mewujudkan Pilkada yang Berintergritas sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

“Kami membuat ini untuk seluruh provinsi tapi kami bagi dalam klaster. Untuk di Kepri merupakan klaster kedua setelah Jakarta. Kali ini ada empat provinsi yang langsung dilaksanakan seperti Kaltim, NTT dan Lampung, diluar provinsi Kepri kami menggunakan zoom,” kata Tito.

Kata Tito, poin yang terpenting dari pertemuan ini ialah evakuasi pelaksanaan pilkada. Kata dia, semua pasangan calon (Paslon) wajib menaati aturan yang berlaku khususnya penanganan protokol kesehatan (Protkes).

“Kita laksanakan pilkada tanggal 9 Desember nanti karena kita tidak bisa menjamin kapan selesainya pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pilkada merupakan momentum bagi seluruh kepala daerah. Untuk itu, Tito menghimbau kepada masyarakat agar memilih calon kepala daerahnya yang perduli dengan pandemi Covid-19.

“Pilihlah calon kepala daerah yang memiliki konsep menangani Covid-19, kita akan tahu nantinya saat debat pilkada. Tidak hanya itu saja, bagaimana nantinya seorang kepala daerah juga bisa menangani dampak sosial ekonomi,” ujarnya.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Kata dia, tahun 2020 ada sekitar 270 daerah yang melaksanakan pilkada secara serentak.

“Angka ini cukup besar dan tentunya menjadi perhatian bersama,” kata Firli.

Kata dia, ada beberapa yang menjadi perhatian bersama. Ia juga menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan meliputi dari, agenda tema acara ini pilkada jujur dan berintegritas dapat pemimpin salah satu kunci tidak korupsi tingginya intergritas.

Selain itu juga, tentu diberi pemahaman belajar dari perkara ditangani KPK melibatkan kepala daerah dari 2004-2020 ada sebanyak 122 kepada daerah terlihat kasus korupsi. KPK harus melakukan Pencegahan dan bangun seluruh pelaksanaan daerah tidak melibatkan diri pelaku korupsi, kalau tidak ada korupsi, maka dipastikan pembangunan nasional berjalan, rencana yang disusun daerah berjalan dan pasti mendatangkan manfaat buat rakyatnya.

“Melihat pakta intergritas kepala daerah terlibat kasus korupsi ada jadi perhatian kita tentang pendanaan pilkada dan calon tidak melibatkan diri atau melakukan upaya tidak mendapatkan suara melalui uang , sejak awal kita sampaikan korupsi terjadi karena sistem,” ujarnya.

“Untuk proses hukum calon kepala daerah, dalam kesempatan ini kami bedakan proses hukum dan proses politik, untuk proses hukum diatur oleh UU terkait pemahaman hukum sendiri, pilkada domainnya politik, rel politik dan hukum, tidak akan terganggu karena ada hukum dan begitu juga sebaliknya, silakan dua-duanya berjalan, pengalaman tersangkut proses hukum sesuai ketentuan, bila terpilih proses hukum dan pelantikannya diberikan waktu berapa Minggu, hari ini lantik langsung di non aktigkan itu kewenangan Mendagri, KPK tidak sulit untuk itu,” tegasnya.(RedG/Bayu)

Tinggalkan Komentar