oleh

Masa PPKM Mikro Diperpanjang, Lingkup Wilayahnya Ditambah 3 Provinsi

Jakarta – Pemerintah memperpanjang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sakal Mikro mulai tanggal 9 – 22 Maret 2021 mendatang. Namun, dalam PPKM Mikro kali ini, ada perluasan wilayah atau penambahan tiga provinsi.

Penambahan tiga provinsi ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 5 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 4 Maret 2021 lalu. Adapu penambahan tiga provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Sesuai dengan Inmendagri Nomor 5 Tahun 2021 ini Sumut sudah menindaklanjuti dalam bentuk Instruksi (Gubernur) Nomor 7 Tahun 2021, kemudian Kaltim sudah menindaklanjuti dalam bentuk Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2021,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Muhammad Hudori dalam keterangan pers yang diterima G-news.id, di Jakarta, Selasa, (9/3/2021).

Dalam pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro kali ini, Hudori kembali mengingatkan agar mempertimbangkan peta zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, yang terbagi dalam zona hijau, kuning, orange dan merah.

Untuk itu, ia meminta adanya koordinasi pada seluruh unsur yang terlibat mulai dari Ketua RT, RW, Kepala Desa, Lurah, Satlinmas hingga Karang Taruna.

Selanjutnya, terkait mekanisme koordinasi pengawasan dan operasi PPKM Mikro ini, Hudori juga meminta agar dibentuk posko tingkat desa dan kelurahan bagi yang belum membentuk.

“Optimalkan peran posko dan fungsinya, dan untuk supervisi serta pelaporan posko di tingkat desa dan kelurahan agar membentuk posko kecamatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, fungsi posko tingkat desa dan kelurahan ada empat hal, yaitu sebagai pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan. Khusus di tingkat desa, posko ini dipimpin oleh kepala desa dengan dibantu oleh aparat desa. Sedangkan di tingkat kelurahan dipimpin oleh lurah dengan dibantu aparat kelurahan.

Baca Juga  Panglima TNI ke Surabaya, Pantau PPKM Mikro di Kampung Tangguh

Adapun untuk pembiayaan posko di tingkat desa dan kelurahan akan dibebankan kepada anggaran masing-masing unsur pemerintahan sesuai dengan pokok kebutuhan.

“Untuk kebutuhan tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan di tingkat kelurahan dibebankan kepada APBD kabupaten/kota,” jelas Hudori.

Sementara itu, terkait penyediaan anggaran untuk pelaksanaan PPKM Mikro, tambah Hudori, dapat dipenuhi melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 2021.

“Dilaporkan kepada pimpinan DPRD selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2021,” pungkasnya. (RedG/ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed