oleh

Luluk Nur Hamidah : Peringatan Hari Ibu 2020, Perempuan Tak Berhenti Berjuang

Jakarta – Tanggal 22 Desember 2020 diperingati sebagai perayaan Hari Ibu di Indonesia. Perayaan hari ibu merupakan cerminan dari perjuangan cita-cita pemenuhan hak-hak perempuan yang didasarkan pada Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Jogjakarta.

Dalam suasana menguatnya semangat kebangsaan pasca sumpah pemuda yang berlangsungbeberapa bulan sebelumnya, semangat kesetaraan dan kebangsaan kembali dicetuskan pada saat terselenggaranya Kongres tersebut. Berbagai permasalahan seperti perkawinan anak, poligami, serta kekerasan dalam rumah tangga tercetus sebagai rekomendasi. spirit dan semangat kebangkitan dalam gerakan kemerdekaan Indonesia hadir sebagai suara kaum perempuan yang pada waktu itu juga punya cita-cita dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.

Mengutip kata-kata dari Sujatin, salah seorang inisiator kongres, “Perjuangan kemerdekaan dan perbaikan hak serta nasib wanita menjadi titik utama dalam hidup saya.”

Kata-kata itu tentunya dapat menggugah kembali jiwa kita untuk mengenang komitmen para perempuan  yang bergerak di masa pergerakan dan perjuangan bangsa.

Ketika Kongres Perempuan Indonesia I berlangsung, para peserta yang berasal dari berbagai organisasi serta berbagai latar belakang suku dan agama, banyak memberikan usulan terkait kondisi dan cita-cita dari gerakan perempuan.

RA Soedirman, wakil dari organisasi Poetri Boedi Sedjati Surabaya dalam kongres mengatakan, “Sudah saatnya merebut hak-hak perempuan sebagai tujuan pokok gerakan kita”. Beliau turut pula menyampaikan kekhawatiran nasib perempuan dalam perkawinan di mana laki-laki sangat dominan. Ia memberikan kritik
pedas pada kebiasaan orang tua yang menikahkan anaknya secara paksa dengan orang tak dikenal dan seringkali relasi dalam rumah tangga menjadi sangat timpang.

Sedangkan Ny. Moegaroemah, perwakilan Poetri Indonesia,mengkritik praktik perkawinan anak-anak dan mendesak para perempuan untuk bersatu melawan kebiasaan tersebut.

Selain itu, kongres juga membahas tentang pelibatan perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf dan kesetaraan dalam hak memperoleh pendidikan, hak-hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak, dan upaya menghancurkan ketimpangan dalam kesejahteraan sosial melalui perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita.

Berbagai pendapat dan isu yang dibahas dalam kongres menunjukkan betapa besar perhatian dan cita-cita dari gerakan perempuan di tengah situasi penjajahan.

Bersyukur bahwa hari ini, setelah lebih dari 75 tahun merdeka, terdapat banyak langkah maju bagi perjuangan perempuan yang dirintis sejak Kongres Perempuan Indonesia I.

Berbagai upaya untuk mencegah perkawinan anak, kesetaraan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, perjuangan hak atas pekerjaan dan upah layak, serta berbagai upaya lain yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dari kekerasan telah dapat kita rasakan meski belum bisa dikatakan sempurna. Perjuangan politik perempuan terus bergayung sambut dimana-mana untuk memastikan semangat perjuangan tak pernah padam!.

Apalagi di tahun 2020 perjuangan perempuan menghadapi tantangan tidak mudah.Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia telah berdampak
besar bagi perempuan sebagai salah satu kelompok yang paling rentan. Diskriminasi serta ketimpangan yang dirasakan perempuan meningkat selama masa pandemi baik dari sisi
ekonomi, akses terhadap layanan kesehatan, hingga meningkatnya potensi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Selama masa pandemi, kita melihat perempuan harus memikul beban berlipat ganda terutama dengan ditetapkannya kebijakan Bekerja di Rumah (Work from Home) dan Belajar di Rumah (Study at Home) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca Juga  Ganjar ke Svarga Bumi, Sawah Modern yang Ramai Dikunjungi Wisatawan

Di rumah, selain sebagai pekerja, para perempuan juga berperan sebagai guru privat bagi anaknya yang duduk di bangku sekolah, mengasuhnya, serta mengerjakan urusan domestik lainnya. Beban kerja ganda tersebut ditambah pula dengan meningkatnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA-RI), selama masa pandemi, telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Sedangkan pengaduan melalui Layanan Psikologi Sehat Jiwa (SEJIWA) hingga Juni 2020 telah masuk 8.842 aduan ke layanan ini. Umumnya aduan disampaikan para perempuan yang memerlukan layanan pendampingan anak dan atau perempuan korban kekerasan.

Tingginya kasus kekerasan di masa pandemi menunjukkan bahwa perempuan dan anak benar-benar berada di zona bahaya kekerasan di setiap waktu. Dari segi ekonomi, pandemi Covid-19 memposisikan pekerja perempuan dalam kondisi
marjinal.

ILO dalam konteks global mengungkapkan bahwa Covid-19 berpengaruh secara proporsional bagi pekerja perempuan dan memperburuk kesetaraan gender di pasar tenaga kerja

Secara proporsional, pekerja perempuan banyak bekerja di sektor ekonomi yang terdampak besar oleh Covid dan berakibat pada PHK massal. Tekanan ekonomi yang lebih berat dialami oleh perempuan ditunjukkan dengan hilangnya pekerjaan bagi 60% pekerja perempuan di sektor informal.

Hasil riset dampak sosial dari Badan Pusat Statistik selama PSBB juga menyebut adanya penurunan pendapatan pada 71 persen perempuan dari pendapatan rendah
dan ini lebih sulit bagi perempuan yang merupakan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas.

Di segi lain, kita dapat melihat betapa vital peran perempuan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Perempuan merupakan proporsi terbesar dari tenaga kesehatan yang
menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi. Dengan berani mereka menghadapi resiko penularan virus yang lebih tinggi. Meski demikian, perjuangan mereka belum mendapatkan apresiasi yang setimpal. Laporan WHO memaparkan bahwa meski 90% tenaga kesehatan di dunia didominasi oleh perempuan, namun mereka dibayar 28% lebih rendah dibanding laki-laki.

Tenaga kesehatan perempuan juga lebih banyak menghadapi kesulitan untuk diangkat menjadi pegawai tetap pada sebuah organisasi. Di luar tenaga kesehatan yang telah menjadi pahlawan kita di masa pandemi, sesungguhnya kita juga memiliki jutaan perempuan tangguh yang bekerja dalam ruang senyap tanpa publikasi dan apresiasi yang memastikan bahwa setiap orang tetap tersedia cukup pangan
di masa yang sulit ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perempuan petani di Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebanyak 8.051.328 jiwa. Mereka tak pernah berhenti bekerja menyediakan pangan untuk kita semua.

Baca Juga  5 Ekor Sapi dan 18 Ekor Kambing Hewan Disembelih Warga Madyorejo RT 01 RW VII

Sebagian dari mereka bahkan bekerja hingga malam larut di lahan pertanian agar produksi padi tidak terganggu oleh pandemi.

Namun dalam posisi itu, nasib dan keselamatan petani perempuan agaknya tak terpikirkan, padahal sekali lagi mereka berjuang untuk menjaga pasokan pangan nasional, khususnya dalam masa krisis pandemi seperti sekarang. Karena itu intervensi negara terhadap keselamatan kaum perempuan petani yang beraktifitas di ruang terbuka (lahan pertanian)
terutama industri-industri pertanian, yang rentan terhadap Covid-19 menjadi sangat penting sebagai bentuk kepedulian negara pada mereka.

Selain itu, kita juga sangat prihatin dan menyesalkan selama masa pandemi ini adalah meningkatnya tingkat perkawinan anak serta permintaan dispensasi kawin. Setidaknya sejak
awal tahun 2020 ini, tercatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama.

Lebih lanjut, data KPAI mencatat sekitar 109 perkawinan anak telah terjadi hanya dalam beberapa bulan sejak awal pandemi. Laporan KPAI juga mengungkap, dari pantauan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten/kota, angka kasus putus sekolah yang terjadi selama pandemi diantaranya disebabkan oleh perkawinan anak.
Di tengah berbagai pekerjaan rumah yang terus menumpuk bagi kita perempuan politik, kita tentu juga terusik dan sangat menyesalkan bahwa di masa pandemi ini berbagai kasus korupsi yang dilakukan para pejabat negara dan pimpinan daerah masih terus terjadi melengkapi
berbagai kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga mencederai rasa keadilan.

Kita tak mungkin menganggap tindakan korupsi ini sebagai hal yang biasa-biasa saja atau bahkan menyediakan ruang toleransi dalam diri kita. Korupsi siapapun pelakunya terlebih pejabat negara harus kita tempatkan sebagai musuh bersama yang juga harus dilawan sebagaimana perjuangan kita untuk mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Permasalahan yang masih banyak menyisakan perkerjaan rumah tersebut membutuhkan upaya kita untuk menggalang solidaritas, kerjasama dan solusi yang digerakkan dan dipimpin bersama-sama oleh perempuan.

Hal ini menunjukkan bahwa jalan kepemimpinan perempuan merupakan jalan perjuangan yang belum selesai. Berbagai tantangan masih perlu terus kita hadapi bersama agar semangat dan cita-cita kesetaraan dan pemajuan perempuan dapat terwujudkan.

Kebersamaan dan solidaritas adalah kunci dari perjuangan perempuan, sebab hal itu pula yang sejak kongres perempuan pertama telah menjadi i’tikad utama.

Merayakan hari ibu di masa pandemi kali ini, refleksi yang dapat kita peroleh adalah bahwa nafas perjuangan politik perempuan tidak boleh surut sebab perjuangan perempuan merupakan semangat yang mewarnai kemerdekaan dan kebangsaan Indonesia.

Berbagai tantangan perlu kita hadapi dengan kebersamaan serta mendorong kepemimpinan perempuan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif bagi kesetaraan perempuan.

Kita yakin bahwa kita sanggup melewati segala tantangan ini bersama-bersama.

Akhir kata kami ucapkan Selamat Hari Ibu 2020! Perempuan Berdaya, Indonesia Maju!
Wassalam.

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed