Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ketersediaan air bersi lebih penting dibanding minyak bumi dan bahan bakar minyak (BBM). Sebab, air bersih merupakan elemen dasar yang dibutuhkan tubuh manusia.
“Kalau minyak bumi, kita masih punya alternatif. Tapi kalau air rasa saya belum ada penggantinya,†ujarnya dalam sambutannya di acara penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I secara virtual, Jumat (19/2/2021).
Disamping itu, Luhut juga mengatakan, ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Pasalnya, air bersih mampu menjamin kesehatan manusia, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Air bersih, sanitasi, dan kebersihan adalah pondasi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi yang produktif, tangguh, dan stabil,†tuturnya.
Senada dengan Menko Marves, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, air bersih menjadi kebutuhan dasar manusia dan wajib untuk dipenuhi. Hal itu, menurutnya, sesuai dengan Pasal 28 H Ayat I UUD 1945, yakni setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, dalam resolusi PBB Nomor 64 Tahun 2020 juga menyatakan secara eksplisit, bahwa hak atas air dan sanitasi adalah bagian dari hak asasi manusia.
Olehnya itu, ia mengaku terus mendorong Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk terus meningkatkan jumlah aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih. Salah satunya dengan memperbanyak proyek sistem penyediaan air minum (SPAM).
Selain itu, ia juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih aktif dalam menyediakan proyek SPAM di wilayahnya masing-masing.
“Saya ingin terus mendorong dari Pak Basuki (Menteri PUPR) dan seluruh pemerintah daerah agar pembangunan dan aksesibilitas dari air bersih serta sanitasi harus menjadi prioritas. Bahkan pada situasi pandemi seperti ini pun makin penting. Karena ini adalah bagian dari membangun ketahanan dan imunitas dari masyarakat,†tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), akses masyarakat untuk air bersih sudah mencapai 84,91% di 2019. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing sebesar 62,75% dan 65,28%.
Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan, jangan terlena dengan capaian tersebut. Sebab, kata dia, masih ada sekitar 15% masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air bersih dan air minum yang layak.
“Ini peningkatan yang luar biasa, tapi tidak berarti kita puas karena berarti masih ada 15% rakyat kita yang belum mendapatkan layanan sumber air minum yang layak dan berkelanjutan,†tandasnya.
Untuk itu, ia berharap, melalui proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I tersebut mampu memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Di mana proyek ini akan menghasilkan 4.750 liter per detik air minum curah yang akan didistribusikan ke 4 wilayah.
Keempat wilayah tersebut adalah DKI Jakarta sebanyak 4.000 lpd, Kota Bekasi sebanyak 300 lpd, Kabupaten Bekasi sebanyak 100 lpd, dan Kabupaten Karawang sebanyak 350 lpd. Dari sini, akan ada 380 ribu rumah tangga atau 1,9 juta jiwa masyarakat yang akan menikmati air bersih.
“Proyek SPAM ini merupakan salah satu ikhtiar proyek infrastruktur yang sangat-sangat penting dan prioritas, yaitu memberikan ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat kita,†pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) SPAM Regional Jatiluhur I dimulai pada Agustus 2021 mendatang. Durasi pembangunan proyek ini akan ditaksirkan selama 2,5 tahun dan ditargetkan akan beroperasi pada Februari 2024.
Proyek senilai Rp1,7 triliun ini digarap oleh PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur yang merupakan badan usaha pelaksana (BUP) dari konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Tirta Gemah Ripah.
Masa konsesi proyek ini selama 30 tahun dengan rincian pengerjaan konstruksi selama 2,5 tahun dan 27,5 tahun masa operasi. Proyek ini juga mendapat jaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). (RedG/ong)
Komentar