oleh

LSM Amak Babel  Sikapi Tambang Inkonveksional yang Berjalan Kucing-kucingan 

Koba – Menyikapi permasalahan tambang illegal seputaran kolong Pungguk, kenari dan Marbuk Koba, Ketua LSM Amak Babel, Hadi Susilo mengemukakan asset Pemerintah harus dijaga, tidak ada alasan klasik bagi siapapun yang mencoba-coba mengambilnya.

Hadi juga menyebut jangan ada koordinasi apapun yang membuat aktifitas Tambang Inkonveksional (TI) rajuk dilokasi tersebut berjalan kucing-kucingan.

“Miris, kami mendengar setelah kunjungan Kementrian ESDM RI bersama Anggota DPR RI. Selang beberapa jam, atau malam hari usai siang dikunjungi tersebut penambang tetap berjalan diam-diam atau kucing-kucingan,” kata Hadi, Senin (10/05/2021).

Baca juga :

 

Hadi mendukung adanya upaya penindakan tegas dalam aktifitas TI rajuk illegal di kolong Pungguk, kenari dan marbuk. Penambang yang membangkang ini sudah tidak menghargai para pejabat di daerah hingga pusat.

“Haramkan koordinasi yang membuat besar kepala penambang illegal meresahkan warga Koba. Jika kata Haram itu ditanamkan, maka kegiatan tersebut tidak ada lagi,” tegasnya.

Hadi  mengaku miris mendengar keluhan warga melalui media sosial ataupun media masa, mereka resah takut terjadi banjir di kemudian hari seperti beberapa tahun yang lalu. Jika hal tersebut terjadi lagi, semua pihak juga yang repot terutama Pemerintah harus membangun kembali infrastruktur yang rusak.

“Intinya, sudahlah jangan ada yang bermain-main lagi. Keresahan sudah terjadi akibat ulah penambang TI Rajuk itu. Aktifitas itu juga sudah membuat kegaduhan publik,” cetusnya.

Ia berharap Pemerintah pusat melalui Kementrian ESDM segera bersikap terkait pemanfaatan asset PT.Koba tin, terutama yang berkaitan dengan Sumber Daya Mineral menjadi cadangan Negara. Jikapun harus dikelolah oleh perusahaan berbadan hukum, maka segeralah menunjuk siapa yang menjaga ataupun mengelola asset tersebut sehingga bisa menambah pendapatan Negara.

Baca Juga  Angin Puting Beliung Rusak Kantor Desa Sungaiselan Atas

“Jangan dibiarkan begini terus,” tegasnya.

Belum lagi bicara terkait asset berupa lahan eks KK PT.Koba tin yang saat ini terindikasi banyak diperjualbelikan oleh oknum masyarakat hingga adanya dugaan aparat Desa terlibat berdasarkan statement pihak Kejari Bateng.

“Kalau Pemerintah pusat tidak mau mengelolanya. Kami minta Pelimpahan semua asset eks KK PT.Koba tin ke Pemerintah daerah, biar Pemerintah daerah yang mengelola asset itu sepenuhnya,” pinta Hadi.(RedG/Rizal)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed